OPINI

PBB Tidak Bisa Menghukum Indonesia karena Kabut Asap

oleh Tonny Saritua Purba*

kabargolkar.com – Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, menurut UU tersebut mengatakan bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan asalkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing. Jika pembukaan lahan dengan cara membakar itu melanggar aturan dan mengabaikan kearifan lokal daerah, pelakunya dapat dijerat pasal pidana. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Undang-undang lain yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat kita temukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, pelakunya bisa dikenai pasal pidana.

Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010 yang menjelaskan bahwa Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa, namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

Bagaimana dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) apakah bisa memberikan sanksi kepada Indonsia karena adanya hutan dan lahan yang dibakar oleh masyarakat Indonsia ? Dampak asap yang ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas, dampaknya bukan saja dirasakan oleh Indonsia tetapi juga sudah dirasakan oleh beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. PBB tidak dapat menghukum Indonsia, sebab sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hukuman kepada ngara yang menimbulkan kabut asap. Meskipun belum ada sanksi karena Indonsia mengksport asap, bukan berarti Indonsia tidak serius menangani bencana kebakaran hutan dan lahan, justru sebaliknya, Indonsia mencari cara agar kebakaran lahan ini tidak selalu terjadi setiap tahun temasuk upaya penanggulangan juga dibantu oleh bebrapa negara tetangga. PBB juga memiliki program penyelamatan hutan, restorasi dan lingkungan hidup.

Pemerintah harus mengingatkan agar tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan, jika pencegahan itu tidak berjalan baik maka kebakaran hutan dan lahan akan terjadi. Pencegahan dalam penanganan dalam kembakaran hutan dan lahan mutlak dilakukan. Semoga tahun depan kabut asap bisa dicegah dengan kesadaran dari pelaku tani baik dari petani dan pengusaha perkebunan bahwa dengan membakar lahan bukanlah sebuah cara malah dapat menyebabkan kerugian bukan saja bagi satwa yang ada di hutan, tetapi juga berdampak kepada kesehatan manusia dan merusak lingkungan hidup.

*penulis adalah penyuluh swadaya petani, pemerhati lingkungan hidup, alumni IPB, aktivis Praja Muda Beringin dan fungsionaris Partai Golkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *