KABAR DPD

Pembahasan RAPBD 2019 Alot, Golkar PPU: Agar Aspirasi Rakyat Terserap Dengan Baik

Alimuddin (prokal)

kabargolkar.comPENAJAM – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 2019 masih dibahas. Pembahasan yang dilakukan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU, kini berkutat pada besaran anggaran yang akan dialokasikan tahun depan. Meski terasa alot, namun TAPD dan Banggar yakin, anggaran itu bisa disahkan sebelum akhir November ini.

Pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 yang telah disepakati 7 Agustus 2018 lalu, besaran pendapatan dan belanja tahun depan sekira Rp 1,06 triliun. Namun pada pembahasan kali ini, diperkirakan bakal terjadi penambahan. Yaitu menjadi Rp 1,3 triliun. Lantaran adanya dana kurang salur sekira Rp 303 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Itu biasa dalam pembahasan (RAPBD), karena masih dalam tahap negoisasi dan mencermati item-item yang ada,” kata Wakil Ketua TAPD PPU, Alimuddin kepada harian ini beberapa waktu lalu.

Pembahasan RAPBD 2019 ini, sudah dilakukan TAPD lebih dari lima kali dengan Banggar DPRD. Bahkan tak jarang, pembahasan yang dilakukan sejak siang hari hingga malam. Akibatnya alotnya negoisasi mengenai kegiatan eksekuti dan legislatif yang akan dituangkan dalam rencana pendapatan dan belanja 2019.

Beredar kabar, jika alotnya pembahasan RAPBD 2019 dikarenakan Banggar DPRD meminta kegiatan pokok pikiran (pokir) DPRD ditambah. Pada kesepakatan yang dituangkan dalam KUA-PPAS sebelumnya, alokasi anggaran untuk pokir DPRD PPU sebesar Rp 58 miliar. Namun pada pembahasan KUA-PPAS terbaru, para wakil rakyat ini meminta ditambah Rp 34 miliar. Sehingga jumlah anggaran untuk kegiatan pokir sebesar Rp 92 miliar.

“Memang ada keinginan untuk menambah (anggaran pokir), tapi TAPD masih mencermati dengan kemampuan keuangan daerah,” ucap pria yang juga menjabat Asisten III Bidang Administrasi Setkab PPU ini,

Nanti untuk kegiatan pokir itu, akan dimasukkan dalam kegiatan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang disesuaikan antara kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang ada. Di mana TAPD dan Banggar, masih melakukan pencermatan antara kegiatan yang akan diakomodasi dalam pokir dengan kegiatan yang menjadi usulan OPD.

“Target kami sebelum tanggal 28 (November) sudah paripurna pengesahan (Perda RAPBD tahun 2019). Karena batas akhir (paripurna pengesahan perda RAPBD) tanggal 30 (November),” terang pria berkumis ini.

Pihak eksekutif pun telah menyampaikan nota penjelasan RAPBD 2019 yang mengacu pada KUA-PPAS sebelumnya pada Oktober lalu. Karena ada perubahan pendapatan yang berasal dari dana kurang salur tahun 2018, maka akan dijadwalkan lagi rapat paripurna penyampaian nota penjelasan  tentang RAPBD 2019. “Kalau enggak salah, rapat paripurnanya tanggal tanggal 13 (November) nanti,” ucap Alimuddin.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD PPU Nanang Ali juga mengatakan alotnya pembahasan RAPBD 2019 adalah hal biasa terjadi antara Banggar dan TAPD. Dia pun mengamini pembahasan mengenai kegiatan pokir DPRD menjadi pembahasan yang panjang dengan TAPD. “Biasa aja itu pas pembahasan RAPBD. Apalagi teman-teman ingin, aspirasi masyarakat bisa dimasukkan dalam pokir itu,” terang Ketua DPRD PPU ini.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menuturkan pengesahan RAPBD tahun 2019, bisa dilaksanakan sebelum 30 November 2018. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017  tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. “Mudah-mudahan bisa disahkan tanggal 28 November, Karena kalau lewat dari bulan ini, bisa-bisa Anggota DPRD enggak gajian,” pungkasnya. (prokal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *