OPINI

Pendidikan sebagai Senjata Melawan Penjajahan Era Baru

Hetifah Sjaifudian

Oleh: Hetifah Sjaifudian*

kabargolkar.com, JAKARTA – Pada tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran Surabaya yang merupakan pertempuran pertama dan terbesar bangsa Indonesia melawan penjajah asing sejak mendeklarasikan kemerdekaannya. Sejak hari itu, setiap tahunnya 10 November diperingati sebagai hari pahlawan bagi rakyat Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat bait yang berbunyi “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Itulah tujuan para pendahulu kita melakukan perlawanan di tahun 1945, untuk menghapuskan penjajahan, dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan

Hari ini, 74 tahun sejak pertempuran tersebut terjadi, apakah kita telah benar-benar terlepas dari penjajahan?

Pada masa itu, yang dilawan oleh para pendahulu kita adalah penjajah dalam arti harfiah, yaitu bangsa asing yang menindas bangsa lainnya dalam rangka menguasai sumber daya alam secara paksa. Disini, kebebasan penduduk asli direnggut, dan kesejahteraan mereka sangatlah rendah. Perbedaan kelas begitu mencolok terjadi, dan ketimpangan antargolongan masyarakat begitu besar.

Saat ini, secara de jure kita memang merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat, tidak berada dibawah kekuasaan bangsa lainnya. Keadaan penduduk Indonesia pada umumnya sudah jauh lebih baik dibandingkan 74 tahun yang lalu. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan bersama, demi mencapai bangsa yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita.

Saat ini, tercatat ada sekitar 9,41% atau 25,14 juta penduduk miskin yang ada di Indonesia (BPS, Maret 2019). Angka ini, meski menurun dari tahun sebelumnya, namun masih jauh dari kondisi ideal. Saya ambil contoh negara tetangga kita, Malaysia, dimana angka penduduk di bawah garis kemiskinan di tahun 2016 hanya 0,4%, atau hampir sepenuhnya tereliminasi. Kondisi seperti inilah yang seharusnya kita targetkan.

Dalam hal ketimpangan, pada Maret 2019 BPS mencatat bahwa gini ratio kita berada di angka 0,382. Lagi-lagi, angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yang mana hal tersebut patut diapresiasi. Namun begitu, kita tidak boleh berpuas diri dan harus terus menargetkan kondisi ideal dimana rasio gini bisa ditekan serendah-rendahnya. Sebagai contoh adalah Ukraina dan Islandia, yang memiliki rasio gini masing-masing 0,255 dan 0,256.

Bagaimana cara mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ini? Tentu saja butuh pendekatan yang holistik dan kolaborasi dari berbagai sektor. Pendidikan adalah salah satunya, yang mungkin paling efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Pendidikan dapat diibaratkan sebuah eskalator dalam kehidupan. Seseorang yang sebelumnya berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang rendah, dapat naik menuju tingkat sosial-ekonomi yang baik apabila memiliki pendidikan yang baik. Kita seringkali mendengar bagaimana anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat bersekolah hingga ke tingkat tinggi, dan pada akhirnya mengangkat kesejahteran keluarga dan orang-orang terdekatnya. Jika hal ini terjadi dalam skala besar, anak-anak tersebut dapat menjadi pelita bagi orang-orang di sekitarnya, dan secara masif mengangkat masyarakat Indonesia dari jurang kemiskinan dan ketimpangan.

Sayangnya, belum semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Saat ini, latar belakang seorang anak masih sangat berkorelasi dengan pendidikan yang akan Ia terima. Anak-anak dari latar belakang keluarga yang lebih beruntung, tidak bisa dinafikan akan mendapat kesempatan lebih untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas baik dibandingkan teman-temannya dengan latar belakang yang kurang beruntung. Begitu juga dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan, memiliki akses yang lebih terhadap sekolah-sekolah unggulan dibandingkan rekan-rekannya yang tinggal di pedesaan ataupun daerah 3T.

Hal ini tidak terjadi di negara-negara yang lebih maju dan setara. Sebagai contoh, di Jepang, semua sekolah negeri memiliki kualitas yang kurang lebih sama baiknya, sehingga latar belakang dan tempat tinggal seorang anak tidak terlalu menentukan kualitas pendidikan yang akan diterimanya. Yang mungkin menentukan adalah kemampuan, kerajinan, dan kerja keras anak-anak itu sendiri, dimana anak-anak yang lebih rajin, pintar, dan mau bekerja keras akan mampu memasuki universitas-universitas terbaik, dan pada akhirnya mendapat pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Hal ini dalam skala nasional dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Jika kondisi di Indonesia ini dibiarkan, akan sulit mengeluarkan seseorang atau sebuah keluarga dari ancaman kemiskinan.

Oleh karena itu, marilah kita semua memperjuangkan kesetaraan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kapasitas dan peran kita masing-masing. Ciptakan pahlawan-pahlawan baru bagi keluarga dan masyarakat. Persenjatai anak-anak muda kita dengan pendidikan yang baik, yang dapat ia gunakan untuk mengangkat dirinya dan orang sekitarnya dari jurang kemiskinan. Jembatani ketimpangan untuk mendapat pendidikan, dan dalam jangka panjang ketimpangan ekonomi pun akan tereliminasi.

Yang harus kita lawan saat ini bukanlah lagi penjajahan bangsa asing. Yang kita lawan saat ini adalah kemiskinan, ketimpangan, dan kebodohan. Semoga momentum Hari Pahlawan ini dapat kita manfaatkan untuk merefleksi diri, dan melanjutkan cita-cita para pendahulu kita di tahun 1945 untuk mewujudkan kehidupan Bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. (*)


*Penulis adalah politisi perempuan Partai Golkar, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Legislator DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *