KABAR KADER KABAR NASIONAL

Polemik Kasus Baiq Nuril, Christina Aryani: Korban Pelecehan Seksual Rentan Dikriminalisasi

baiq nuril

Christina Aryani, Wakil Sekretaris Jenderal, Bidang Hukum dan HAM, DPP Partai Golkar dan Calon Legislatif DPR-RI dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) dengan nomor urut 1. (kabargolkar.com)

kabargolkar.com, JAKARTA – Nama Baiq Nuril Maknun dan kasus yang menimpanya menuai perbincangan khalayak ramai. Polemik kasus mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi perhatian serius di berbagai kalangan. Terutama terkait lemahnya perlindungan terhadap korban maupun saksi dari kasus pelecehan seksual.

Kasus Baiq Nuril ini pun menarik perhatian Christina Aryani. Sebagai sesama perempuan, kader Partai Golkar ini menyayangkan ketidakadilan yang menimpa Baiq.

“Saya sungguh menyayangkan putusan MA ini dan terus terang khawatir akan menjadi preseden buruk bagi korban pelecehan seksual,” ujar sosok yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal, Bidang Hukum dan HAM, DPP Partai Golkar kepada kabargolkar.com, Selasa (20/11/2018).

Lebih lanjut, Christina juga mengungkapkan efek negatif dari putusan MA. Hal ini akan membuat para korban ataupun saksi kekerasan seksual akan menutup diri dan enggan melaporkan kasus yang menimpa mereka. “Bagaimana korban pelecehan atau kekerasan seksual berani mencari keadilan, jika ternyata rentan dikriminalisasi?” tegas Christina.

Sebagai catatan, Christina Aryani adalah sosok kader perempuan Partai Golkar yang aktif di bidang hukum. Dirinya saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Selain itu, juga  sebagai Calon Legislatif DPR-RI dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) dengan nomor urut 1.

Kecaman kasus Baiq Nuril dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Dalam kesempatan terpisah, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga turut memberikan kecaman terkait ketidakadilan terhadap Baiq Nuril. Dalam rilis resminya, ICJR  menyebut hakim seharusnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasal 3 huruf b Perma tersebut menyebutkan hakim mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum.

ICJR juga menyoroti pemahaman hakim MA terhadap UU ITE. Menurut ICJR Baiq tidak dapat dijatuhi hukuman lantaran putusan PN Mataram menyatakan bahwa Baiq tak melanggar ketentuan pidana. Berdasarkan fakta persidangan Baiq tidak pernah menyebarkan rekaman tersebut. (tim liputan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *