KABAR GOLKAR KABAR KADER KABAR NASIONAL

Polemik Kotak Suara Kardus. Ketua PP AMPG: Jangan jadi Komoditas Politik!

Caleg DPRD Provinsi Jatim, Adi Wibowo menanggapi persoalan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kotak surat suara yang berbahan kardus. [foto: isitmewa]

Kabargolkar.com, PROBOLINGGO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kotak suara yang akan digunakan untuk mengumpulkan surat suara menggunakan bahan dari kardus. Hal tersebut rupanya menjadi bahan perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat.

Calon Legislatif (Caleg) DPRD Jatim, Adi Wibowo menyatakan banyak bermunculan kekhawatiran masyarakat perihal kotak suara dari kardus ini. Menurutnya, kotak suara dari bahan kardus tersebut rawan rusak.

“Bayangan publik ya seperti kardus mie instan, makanya pentingnya KPU memberikan informasi yang utuh dan detail kepada masyarakat sehingga tidak terus menjadi polemik,” ujar Adi Wibowo kepada kabargolkar, Senin (17/12).

Dia menambahkan, masyarakat tentu khawatir terkait keamanan kertas suara di dalamnya. Keamanan surat suara memang tak hanya terkait dengan kotak suara yang digunakan, namun perlu juga adanya sistem yang akan dilaksanakan terkait aspek keamanan dan pengawasannya.

“Karena pada prinsipnya apapun bahan kotak suaranya jika pengawasan tak dilakukan dengan baik, maka tdiak dapat menjamin surat suara yang ada didalamnya akan aman,” tambahnya lagi.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini menuturkan, masyarakat harus dapat informasi yang utuh bagaimana kotak suara yang ada itu pengawalan, pengawasan, dan penjagaan keamanannya.

“Sebenarnya penggunaan bahan kotak suara juga telah disepakati pada awal pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018. Peraturan ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 341 yang menyatakan kotak suara harus transparan,” imbuhnya.

Dia menilai, pemerintah dan DPR selaku pembuat UU serta KPU bersepakat untuk menggunakan bahan karton kedap air itu sebagai kotak suara.

“Ada lima varian yang awalnya ditawarkan menjadi pilihan yaitu dari bahan plastik, kontainer, mika, kaca, sampai karton dan beberapa pilihan itu sebenarnya sudah dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah,” terangnya.

Dia mendorong KPU harus segera menjelaskan secara utuh dan menyeluruh mengenai kotak kardus sehingga tidak semakin menjadi polemik, yakinkan masyarakat tentang aspek kapasitas kertas suara, keamanan dan instrumennya bahwa tidak akan ada masalah dan aman.

“Jangan sampai soal kotak suara ini direproduksi dan jadi komoditas untuk pemetaan pendukung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (wapres),” pungkasnya. [tim liputan]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *