KABAR NASIONAL

Polemik KPU Bocorkan Kisi-Kisi Debat Capres, Begini Tanggapan 3 Tokoh Golkar

ilustrasi ( kabargolkar.com )

kabargolkar.com Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pembocoran kisi-kisi debat Capres terus menuai polemik. Pembocoran kisi-kisi ini dilakukan sepekan sebelum debat pada Kamis 17 Januari 2019. Debat Capres-Cawapres pertama ini akan mengambil tema tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Polemik ini memancing berbagai komentar yang menanggapi langkah KPU. Ada yang mendukung, dan tidak sedikit pula yang mencibir keputusan Komisi Pemilihan Umum ini. Para petinggi Partai Golkar pun memiliki pandangan terkait polemik tersebut.

Heran terhadap keputusan KPU

Sebagaimana dikutip dari detik.com Selasa (4/1/2019), Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku heran terhadap hal tersebut. Akbar Tandjung mempertanyakan alasan keputusan KPU membocorkan kisi-kisi debat capres. Lebih lanjut, Akbar meminta KPU membebaskan tiap-tiap pasangan calon untuk mengekspresikan diri dan pendapatnya dalam forum debat tersebut.

debat capres

Akbar Tandjung (foto: VIVA/Muhamad Solihin)

“Iya, alasannya apa, ya? Kalau mau debat, ya bebaskan sajalah mereka berdebat satu sama lain, masa debatnya itu diarahkan,” demikian ujar Akbar Tandjung.

“Kalau mau debat, ya bebaskan sajalah mereka berdebat satu sama lain, masa debatnya itu diarahkan”

Menurut Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar ini, terdapat perbedaan mencolok antara debat di Pilpres 2014 dengan Pilpres 2019. Saat 2014, tidak ada bocoran atau pun kisi-kisi pertanyaan dari KPU yang diberikan kepada pasangan calon yang berlaga kala itu.

“Di tahun di pemilu periode lalu (Pilpres 2014), kampanye periode lalu kok sepertinya nggak ada ya, kok sekarang ada,” tegasnya.

Ada hal lebih penting yang seharusnya menjadi perhatian KPU. Menurut Akbar Tandjung, tema debat harus jadi perhatian, bukan pemberian kisi-kisi. “Yang penting tema-temanya, yang penting tema debat bertema soal hukum itu, terus hak asasi manusia, dan saya pikir itu baik itu isu-isu yang menjadi perhatian kita juga. Isu ekonomi, politik, isu-isu luar negeri itu kan semua isu yang menjadi perhatian masyarakat, publik,” demikian ungkap Akbar Tandjung.

KPU Tidak mengakomodir tujuan debat Capres

Keputusan KPU mendapatkan perhatian serius dari Wakil Presiden RI. Jusuf Kalla mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keputusannya memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada masing-masing paslon. JK mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak mengakomodasi tujuan debat. Debat seharusnya menjadi sarana bagi publik untuk mengetahui kemampuan tiap-tiap pasangan calon untuk menjawab permasalahan secara langsung.

debat capres

Jusuf Kalla (foto: VIVA/Muhamad Solihin)

Karena sudah ada bocoran kisi-kisi, menurut Kalla, jawaban yang muncul saat debat adalah yang sudah dirapatkan oleh tim, bukan spontanitas dari peserta debat.

“Nah kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawabnya tim. Padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan (capres-cawapres). demikian sebagaimana dikutip dari kompas.com, saat JK ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

“Jadi saya sendiri kurang pas untuk melihat itu pertanyaan nanti itu dirapatkan dulu tim, nanti yang pantas jadi wapres (dan Presiden) ya tim itu”

Lebih lanjut, JK mengungkapkan bahwa seharusnya KPU tak perlu memberikan pertanyaan untuk dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing timses para pasangan calon yang berlaga. Publik ingin melihat sejauh mana kemampuan tiap-tiap pasangan calon dalam menguasai permasalahan bangsa ini. Selanjut, publik juga ingin melihat solusi yang ditawarkan oleh para calon untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut dapat terlihat melalui jawaban dari tiap-tiap pertanyaan yang diajukan dalam debat Pilpres.

“Ya mestinya kalau kita ingin menilai itu kemampuan secara pribadi dalam hal kampanye ya mestinya jangan dibuka. Menurut saya, menguji kemampuan supaya publik mengetahui, sebenarnya calon ini tingkat kemampuan kedua belah pihak. Itu di mana-mana begitu,” ujar Kalla.

Kritik dari Dewan Pembina

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie juga turut memberikan kritik terhadap kebijakan Komisi Pemilihan Umum. Melalui pesan singkat yang diterima kabargolkar.com pada Rabu pagi (9/1/2019), ARB memberikan pendapatnya. “Hanya satu kata, Aneh!” demikian tegasnya.

“Hanya satu kata, Aneh!”

Debat adalah panggung bagi Capres dan Cawapres untuk unjuk kebolehannya. Dari debat ini, masyarakat akan mampu menakar sejauh mana kemampuan kedua masing-masing pasangan calon dalam memahami isu dan permasalahan negara ini.

debat capres

Aburizal Bakrie (foto: VIVA)

Debat merupakan faktor penting bagi masyarakat. Faktor penting, karena masyarakat menjadikannya sebagai salah satu penentu, terutama bagi pemilih rasional dalam menentukan pilihannya. Debat juga menjadi sarana untuk mendidik dan mendewasakan masyarakat dalam hal politik.

Seharusnya, debat menjadi sarana penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Debat yang berkualitas tentu akan meningkatkan kualitas demokrasi negeri ini. (kabargolkar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *