KABAR DPD

Potensi Bebani Anggaran, Fraksi Golkar Gumas Soroti Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan

Sidang paripurna DPRD Gunung Mas (gerakkalteng.com)

kabargolkar.com – Juru Bicara (jubir) Fraksi Golkar DPRD Gunung Mas Rayaniatie Djangkan menegaskan bahwa fraksinya tidak setuju terkait kebijakan penundaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan uang makan ASN selama tiga bulan yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2019.

“Fraksi Golkar tidak setuju karena kita tahu bahwa kebutuhan untuk akhir tahun sangat tinggi dan hal ini nanti akan dibahas bersama-sama,” katanya. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Gunung Mas (2/10/2018).

Sebagaimana dikutip dari gerakkalteng.com, Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), seluruh fraksi dapat menerima atau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Gerakan Persatuan Indonesia (GPI).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Elvi Esie mengatakan, pihaknya menyadari bahwa terjadinya defisit anggaran dalam APBD-P 2018 akibat rasionalisasi anggaran.

Persidangan yang mengagendakan pandangan umum fraksi DPRD Gumas terhadap pidato pengantar Bupai Gumas tersebut dipimpin Ketua DPRD Gumas H Gumer, didampingi Wakil Ketua Punding S. Merang. #

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *