KABAR NASIONAL

PTPN XIII Kaltim Disebut Bermasalah, Ini Kata Legislator Golkar

Anggota Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri. (Dok. DPR RI)

kabargolkar.com, BALIKPAPAN – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII di Provinsi Kalimantan Timur, disebut sedang mengalami masalah manajemen. Komisi IX DPR RI menerima informasi tentang adanya masalah ketenagakerjaan yang berhubungan dengan persoalan pemenuhan hak-hak normatif dari pekerja dan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, setelah dilakukan pendalaman melalui pertemuan yang dilakukan oleh Komisi IX dengan para pemangku kepentingan terkait, ternyata kekhawatiran tentang masalah ketenagakerjaan di PTPN XIII Kaltim tersebut tidak terjadi. Bahkan, hubungan komunikasi antara manajemen dengan serikat pekerja di PTPN XIII masih berjalan dengan baik.

“Kita dalami persoalan ketenagakerjaan. Dan terus terang kami merasa surprise dan mengapresiasi pihak direksi, karena di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, komunikasi antara manajemen dengan Serikat Pekerja itu berjalan dengan baik,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri di Kota Balikpapan, Kaltim, Selasa (4/12/2018).

Sehingga masalah-masalah yang timbul dapat dikomunikasikan dengan baik dengan serikat pekerja.

“Saya lihat, pihak manajemen ataupun direksi perusahaan merasa bahwa para pekerja adalah aset mereka, oleh karenanya komunikasi dengan mereka (para pekerja) harus dilakukan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, serikat pekerja telah menganggap bahwa perusahaan adalah sebagai rumah mereka untuk hidup, oleh karenanya harus dijaga keberlangsungannya,” tambah legislator Partai Golkar itu.

Menurutnya, dengan adanya komunikasi timbal balik yang positif itu, maka mencerminkan hubungan industrial yang cukup baik.

“Meskipun PTPN XIII sedang mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi perhatian mereka kepada pekerja nya berjalan dengan baik,” pungkas legislator dapil Sulawesi Selatan II itu.

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI mendapatkan informasi bahwa terjadi masalah ketenagakerjaan terkait dengan pemenuhan hak-hak normatif dari pekerja dan persoalan PHK di PTPN XIII Kaltim. Oleh karenanya, Komisi IX DPR menyambangi pihak PTPN XIII guna melakukan kroscek kebenaran dari informasi tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dewan. (suara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *