Kabar Parlemen Kabar Pemilu

Rambe Minta KPU Percepat Perhitungan Suara

Rambe Kamarulzaman. [foto: satuharapan]

kabargolkar.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, KPU perlu menggiatkan sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara agar tidak tidak terlalu lama pada hari H pencoblosan. Sosialisasi itu sangat penting untuk memastikan waktu perhitungan suara tepat waktu, dan tidak lebih dari pukul 20.00 WIB.

“Saya kira KPU perlu melakukan program sosialisasi cara memilih. Artinya berapa menit per satu orang baik itu pemilih pemula maupun yang telah berkali-kali,” ujar Rambe, di Jakarta, Rabu (27/2).

Rambe juga menyebut pemilih di setiap TPS tidak boleh lebih dari 300 orang. Sedangkan penghitungan surat suara paling lama jam 20.00 WIB.

Rambe memaparkan sejumlah masalah yang timbul saat perhitungan suara. Permasalahan itu seperti di daerah sering mati listrik yang membuat perhitungan suara tertunda.

Hal itu, kata dia, menjadi masalah serius karena kalau tak ada antisipasi dini maka bisa dikategotikan melanggar undang-undang.

“Sengit pertarungan di tingkat kabupaten/kota. Saat situasi memungkinkan disinilah politik uang paling kencang karena perebutan suara itu sangat kuat,” katanya.

Potensi kecurangan saat perhitungan suara yang terlalu lama terutama di daerah kata Rambe sangat besar. Saat petugas sudah capek dari pagi hingga malam hari membuat para tim sukses memanfaatkan situasi itu.

Berikan Pelatihan

Politisi Golkar itu pun meminta Bawaslu memberikan pelatihan kepada para saksi. Program ini sangat penting agar setiap ada perdebatan di TPS bisa segera diselesaikan.

“Itu yang menghambat proses perhitungan suara lebih lama. Kalau petugas memberhentikan perhitungan suara dipastikan telah melanggar undang-undang,” katanya.

Terkait dengan pemilih pindah, Rambe mengatakan, KPU tidak boleh terlalu kaku menerjemahkan UU Pemilu. Dalam UU Pemilu saat ini diakui berdasarkan basis domisili atau KTP.

“Yang menjadi persoalan bagaimana kalau pemilih pindah karena alasan sakit atau lainnya. Itu kan pindah dapil, maka KPU bisa meluruskannya dengan menerbitkan Peraturan KPU,” katanya.

Sebab, tidak hanya orang sakit tetapi juga keluarga yang menjaga orang sakit tersebut. Begitu juga dengan narapidana yang berasal dari dapil berbeda-beda.

Menurutnya, KPU harus mengamati aturan basis KTP. KPU juga ditekankan tak perlu takut dengan LSM atas tindakan mengadopsi kepentingan hak-hak masyarakat.

“Jangan KPU takut akan diprotes oleh NGO. Ini harus dilihat begitu banyaknya suara akan hilang. Di UU basisnya berdasarkan tempat tinggal. KPU agak keras boleh, membuat PKPU yang pindah memilih harus berikan hak suaranya yang ada disitu. Jangan memilih sesuai domisili,” tuturnya.

Rambe juga tak sepakat bila KPU menghilangkan hak pilih orang yang pindah dapil. Sebab, memilih itu adalah hak setiap warga negara di manapun berada.

“Enggak usah judicial review undang-undang, gambaran basis KTP harus diterjemahkan sesuai kondisi. KPU enggak takut diprotes karena pemilih pindah menghilangkan hak konstitusi pemilih itu sendiri,” katanya. [SP]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *