KABAR GOLKAR

Rapimda DPD Golkar Simalungun, Golkar Siap Perjuangkan Nasib Guru Honorer

KabarGolkar – Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Simalungun menghasilkan 4 kesimpulan yang akan diserahkan ke DPD Golkar Provinsi Sumateara Utara untuk diperjuangkan.

Ketua DPD Partai Golkar Simalungun Timbul Jaya Sibarani SH usai mengikuti Rampinda di Aula Partai Golkar Simalungun mengatakan, tujuan Rapimda memberi semangat kepada anggota partai agar bekerja keras untuk pemenangan Partai Golkar lewat konsolidasi partai dan membahas Pilpers 2019 di Simalungun. Disamping itu, juga menghasilkan 4 kesimpulan terkait persoalan yang dihadapi masyarakat Simalungun yang sifatnya untuk membangun.

Pertama, DPD Partai Golkar Simalungun siap memperjuangkan nasib guru honorer di Simalungun, khusus K2 yang diangkat tahun 2005 sehingga dapat mengikuti seleksi dan selanjutnya menjadi diangkat menjadi PNS.

Kedua, memperjuangkan lahan masyarakat di Simalungun yang dinyatakan masuk hutan register setelah adanya perubahan SK 44 menjadi SK 579.

Ketiga, akan memperjuangkan penyederhanaan dalam pengelolaan program Dana Desa dan Laporan Pertangungjawaban (LPj) Dana Desa sehingga seluruh kepala desa di Indonesia nyaman dalam mengelola dana tersebut agar terhindar dari jeratan hukum.

Sedangkan point keempat, dikatakan Timbul, bagaimana agar pemekaran Kabupaten Simalungun diperjuangkan di Pusat karena sudah lama didambakan masyarakat Simalungun.

Timbul Jaya yang juga Wakil Ketua DPRD Simalungun menegaskan akan meminta Pemkab Simalungun segera melakukan kajian ulang untuk perekrutan tenaga honorer. Menurutnya, Pemkab Simalungun sudah terlanjur melakukan hal yang salah dalam pengangkatan tenaga honorer.

“Perlu pengkajian honorer di Simalungun agar tidak bertentangan dengan PP Nomor 48 Tahun 2005, pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer,” jelasnya.

Namun, Timbul Jaya memberikan pengecualian terhadap tenaga guru honorer. Sebab, tenaga guru PNS di Kabupaten Simalungun masih dalam porsi yang minim. “Kita berharap ada kajian ulang. Banyak honorer seperti di Dinas Kesehatan, Sekretariatan Daerah, kebersihan, Satpol PP untuk dilakukan kajian ulang,” ujarnya.

Tapi untuk guru honorer itu sangat dibutuhkan. Karena PNS guru kurang. Satu sekolah dasar bisa hanya satu PNS. Ini potret guru honorer itu sangat minim. Makanya, kita beri pengecualian untuk tidak menghapus guru honorer.

Terkait tuntutan sebanyak 1.502 guru honorer di Simalungun belum menerima gaji dari Juni 2018 hingga September 2018. Selain tak terima gaji, Pemkab Simalungun juga memangkas gaji guru dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta per bulan, Timbul Jaya menegaskan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui Fraksi Golkar.

“Persoalan ini menjadi salah satu atensi dan hasil perumusan Rapimda II Golkar Simalungun untuk menjadi prioritas perjuangan. Persoalan guru honor sudah kita sampaikan ke DPD Golkar Sumut untuk selanjutnya diteruskan ke DPP Golkar,”tegasnya didampingi Binton Tindaon, Sugiarto dan seluruh anggota Fraksi Golkar Simalungun.

Sementara, Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara Dr H Ahmad Doli Kurnia Tanjung MT menyampaikan terimakasih kepada DPD Golkar Simalungun karena sudah mengelar Rapat Pimpinan Daerah Partai Golkar yang menghasilkan 4 keputusan internal dan 4 kesimpulan tentang isu-isu aktual di Simalungun yang akan diperjuangkan melalui DPD Partai Golkar Sumut, DPP Partai Golkar dan DPR RI.

Dari 4 rumusan hasil Rapimda DPD Golkar Simalungun sudah menjadi issu regional bahkan nasional. Persoalan honorer, SK 579 tentang kawasan hutan dan pengelolaan Dana Desa sudah menjadi persoalan nasional. Sama halnya dengan persoalan Pemekeran Kabupaten Simalungun yang berkasanya sudah sampai ke pemerintah pusat namun terganjal dengan moratorium, akan diperjuangkan melalui DPP Partai Golkar dan DPR RI.

“Usulan DPD Golkar Simalungun ini akan saya rekomendasikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan Fraksi Golkar di DPR RI,” jelasnya singkat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *