Raker Dengan Komisi VII DPR, Menperin AGK Paparkan Program Prioritas Berdampak bagi Masyarakat

Bambang Soetiono 03 Februari 2022

butadiena, benzena, dan lainnya. “Termasuk juga proyek petrokimia oleh PT Pertamina di Balongan dan Tuban. Dengan semua investasi tersebut diharapkan Indonesia akan menjadi negara petrokimia nomor satu di ASEAN,” imbuhnya.

Upaya hilirisasi industri berbasis tambang dan mineral telah menunjukkan pertumbuhan pesat di industri smelter nikel yang menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) feronikel, nikel hidrat dan stainless steel. “Hingga saat ini terdapat 27 smelter (pyrometallurgy dan hydrometallurgy nickel) yang sudah beroperasi, 32 di tahap konstruksi, dan 6 tahap di feasibility study,” ujar Menperin.

Dari hilirisasi bijih nikel ini, akan dihasilkan produk stainless sebagai bahan baku produk-produk di hilir atau produk jadi seperti peralatan kesehatan, peralatan dapur, peralatan makan, kedirgantaraan dan kendaraan listrik. “Peningkatan nilai tambah dari bijih nikel melalui hilirisasi bisa mencapai 340-400 kali lipat,” jelas Menperin.

Sementara itu, Kemenperin menghitung nilai tambah hilirisasi logam berbasis bauksit, dari bijih bauksit menjadi ingot aluminium, sebesar 12,25 kali lipat. “Nilai tambah ini akan terus meningkat ketika ingot aluminium tersebut diolah menjadi produk manufaktur siap pakai atau produk jadi. Diperkirakan bisa meningkat 2-3 kali lipat dari ingot aluminium,” tambah Agus.

Program Andalan

Pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI tersebut, Menperin juga menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional, antara lain melalui program insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Program tersebut terbukti mampu menopang pertumbuhan dan peningkatan produksi kendaraan dan berdampak pada IKM yang menjadi produsen komponen bagi produsen mobil.

PPnBM DTP juga meningkatkan permintaan input di sektor industri (backward linkage) sebesar Rp36 Triliun, yaitu Rp29 triliun di sektor industri dan Rp6 Triliun di sektor non-industri. Di samping itu, terdapat peningkatan output sektor otomotif (forward linkage) sebesar Rp43 Triliun (Rp33 Triliun di sektor industri dan non-Industri sebesar Rp10 Triliun. “Dampak positifnya terhadap penciptaan kesempatan kerja baru pada sektor lainnya sebanyak 175.674 orang,” tegasnya.

Program andalan selanjutnya adalah pengembangan industri halal. Kemenperin telah mengambil beberapa inisiatif, antara lain penyusunan regulasi tentang industri halal dan penyusunan masterplan industri produk halal bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Program-program yang kami jalankan adalah substitusi impor dan fasilitasi peningkatan daya saing, pemanfaatan Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership (CEPA) untuk ekspor industri halal, penciptaan kawasan industri halal terintegrasi, termasuk juga penyelenggaraan Indonesia Halal Industri Awards (IHYA) untuk menstimulasi sekaligus mengapresiasi para pelaku industri halal,” sebut Menperin.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan dalam kesimpulan rapat, pihaknya mengapresiasi apa yang telah dijalankan Kemenperin pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022, Komisi VII DPR-RI meminta Kemenperin mengupayakan peningkatan ekspor dan investasi yang sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air. “Kami juga meminta agar Kemenperin bisa memanfaatkan momen G20 dalam mendorong percepatan hilirisasi industri dan investasi,” pungkasnya.