SOKSI mengapreasi Pemerintah dalam hal Kenaikan Upah Minimum Regional

Nyoman Suardhika 23 November 2021

Credit Photo / Istimewa

Kabargolkar.com - Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi SOKSI, Arvi Jatmiko Vivaldi mengatakan Kepala Daerah sejumlah gubernur telah mengikuti ketentuan upah minimum provinsi atau UMP 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah Minimun Regional.

''Pemerintah telah bekerja keras untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 berupa PHK Massal. Namun Pemerintah juga tidak melupakan hak hak pekerja yg masih bekerja di perusahaan dengan menaikan Upah Minimum Regional,'' ungkap Arvi Jatmiko Vivaldi dalm pesannya ke redaksi Kabargolkar, Selasa (22/11/2021) malam.

Arvi Jatmiko Vivaldi menjelsakan, bahwa persentase kenaikan rata-rata upah minimum itu sudah berada di angka 1,09 persen. SOKSI mengapresiasi setiap Kepala Daerah yang telah mengikuti ketentuan pusat ihwal penetapan UMP tahun depan.

''Sementara itu, besaran UMP Jakarta 2021 ditetapkan naik sebesar 3,27 persen menjadi Rp 4.416.186 dengan pengecualian akitat adanya pandemi Covid-19. Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020,'' Sambung Arvi Jatmiko Vivaldi

Menutup keterangannya, Arvi mengingatkan juga kepada setiap pelaku usaha yang menjadikan momen Pandemi sebagai alasan untuk berbuat curang kepada karyawannya, ini agar bisa tidak berbuat curang dengan mamanfaatkan dari kebijakan regulasi pengupahan dari Pemerintah tersebut.

''SOKSI berharap Pemerintah tetap jeli dalam mengantisipasi Pengusaha yang mengaku rugi akibat Pandemi Covid-19 dengan cara melihat Laporan Keuangan periode sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Jangan sampai ada pengusaha nakal yang memanfaatkan kebijakan pemerintah ini utk keuntungan pribadi perusahaannya,'' Pungkas Arvi.

BERITA TERKAIT

Ketum Airlangga: Kenaikan Upah Minimum Sesuai Kinerja Ekonomi

20 Februari 2020

Sebut Banyak Hoaks UU Ciptaker, Menko Airlangga Tegaskan

08 Oktober 2020

Pembicara di Seminar SOKSI, Bamsoet Soroti Ketimpangan Upah

07 Mei 2018

Umbu Kabunang; Peran Pemerintah harus Jelas terkait Aturan

23 Agustus 2025

Menko Luhut: Syarat Minimum Cakupan Vaksinasi COVID-19 Terbukti

05 Oktober 2021