Kabargolkar.com -  Komisi II DPR dibuat kesal Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. Dia tak hadir dalam rapat kerja (Raker) pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 atas revisi UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada pada Senin (29/6) hari ini. Yasonna bahkan tidak mengutus perwakilannya.

Karena itu, Komisi II DPR memutuskan untuk melayangkan surat teguran kepada Menkumham lewat Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap tidak menghargai Komisi II DPR sebagai institusi, terlebih ini kali kedua Menkumham tidak hadir dalam Raker pembahasan Perppu 2/2020, Rabu (24/6) lalu.

“Sekretariat Komisi II sudah kirimkan surat ke Menkumham jauh beberapa hari sebelum rapat ini digelar. Pak Menkumham juga menyampaikan 2 kali balasan, pertama kemarin tidak hadir juga, menyatakan tidak hadir, dan hari ini juga sudah melayangkan surat menyatakan tidak akan hadir,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Doli menilai bahwa Menkumham tidak menghargai situasi bangda dan negara yang sedang melaksanakan agenda penting. Sementara, Mendagri tetap hadir meskipun dia harus menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Jokowi pada Raker sebelumnya dan juga Raker hari ini.

“Jadi saya nggak ngerti institusi mana lagi selain presiden yang bisa menghadirkan Menkumham,” jelasnya seperti yang kami salin dari laman Sindo.