13 Agustus 2020
Golkar Banjarbaru Dorong Pemakaian Cara Syariah Bagi Pelaku Usaha Kuliner
  Administrator
  16 Maret 2018
  • Share :
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Banjarbaru Kalimantan Selatan, H. AR Iwansyah, menghimbau para pelaku usaha di Banjarbaru, khususnya di Minggu Raya, sebagai sentral kuliner, baik itu berupa warung ataupun kios, sudah semestinya mencantumkan daftar harga pada menu yang ditawarkan semacam berdasarkan Syariah. Mengingat penduduknya 90 persen muslim. Hal itu dikatakan Iwansyah, menanggapi adanya pelaku usaha warung “nakal” di sentral Kuliner Minggu Raya.  Menarik harga yang tidak masuk akal melebihi dari harga biasanya di pasaran. Dengan mencantumkan harga pada menu, tambah H.Iwan, wisatawan dari luar daerah juga penduduk setempat akan mengetahui dan bisa mengukur kemampuannya untuk makan minum sesuai isi kantungnya. “Yang sangat penting itu dengan mengetahui harga makan minum itu semacam di Akad kan kendati dalam hati, maka sudah sah hukum jual belinya,” kata H.Iwan diruang kerjanya DPRD Banjarbaru, Rabu (14/3). Menghindari seperti adanya laporan masuk ke Disparpura Pemko  Banjarbaru. Sebenarnya DPRD Banjarbaru sudah menyusun Raperda untuk diusulkan mengatur sistem jual beli makanan ditiap rumah makan (RM) di Banjarbaru.  Agar sesuai dengan syariat Islam. “Yang sesuai dengan Syariat Islam itu, harus mencantumkan harga di menu makanan yang dijual. Sekarang, rumah makan masih banyak yang tidak melakukan itu,”  ujarnya seraya menghimbau agar tidak hanya RM tapi  juga warung warung makan minum mengikutinya. Diakuinya bahwa akhir akhir ini sudah banyak warung dan RM mencantumkan harga menu yang ditawarkan berupa spanduk, banner terpampang di muka warungnya. Tidak dicantumkannya harga ini lah seringkali membuat pembeli merasa tertipu,  merasa makan sedikit tapi disuruh bayar banyak. “Kalau ada ditulis harganya, pembeli bisa mengira-ngira berapa yang harus dia bayar seusai makan,” ungkapnya. Seharusnya pembeli dan penjual ada akadnya. Dengan Raperda yang nantinya akan disahkan menjadi Perda,  sistem pembayaran di RM  akan diubah. “Sekarang ‘kan masih banyak rumah makan yang menerapkan, makan dulu baru bayar. Dengan adanya Perda itu, akan diatur harus bayar dulu baru makan,” jelasnya. Diusulkan Raperda RM Syariah pada pertengahan tahun ini. Namun hal itu, akan dilihat dulu apakah masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Kalau ada, maka akan diusulkan,” kata H Iwan yang juga Ketua Golkar Banjarbaru ini. [ bambang ]  
sumber berita  dan foto
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.