20 Januari 2021
Azis Syamsuddin: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Tak Ada Dasar Kuat
  Muhammad Said
  03 Desember 2020
  • Share :
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

kabargolkar.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah terhadap kelompok ULMWP terkait isu sosial yang ada di Papua Barat.

"Saya mendesak agar Pemrintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarkat,” kata Aziz di Jakarta pada Rabu, 2 Desember 2020.

“Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," sambungnya.

Dirinya juga mengutuk atas aksi yang dilakukan oleh ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan sementara West Papua.

Menanggapi hal itu, ia mengatakan jika Papua Barat sepenuhnya menrupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI).

"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," ungkapnya.

Masyarakat Papua Barat yang terlibat dalam pembentukan ULMWP, menurutnya tidak memiliki dasar yang kuat atas klaim kemerdakaanya itu.

Ia pun menegaskan jika keberadaan Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia, nilai-nila Pancasila, dan pengakuan dari dunia internasional.

"Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI dan dunia internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," jelasnya.

Lebih lanjut, Azis menyakini jika masyarakat yang ada di Papua Barat tidak terprovokasi dengan adanya isu tersbut.

Dalam sejarah juga telah dibuktikan jika masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia dan seluruh elemen masarakat Indonesia juga mencintai masyarakat Papua dan Papua Barat.

Untuk memahami keberagaman yang ada, tegasnya perlu ada di Indonesia karena tidak bisa asal klaim dari luar negeri.

Masyarakat dari Sabang sampai Merauke merupakan bagian dari Indonesia yang saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan.

"Justru seharusya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Dan bukan atas sponsor kelompok-kelompok asng yang tidak jelas asal usulnya," sebutnya.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) telah mendeklarasikan pemrintahan sementara dan menominasikan Benny Wenda sebagai Presiden, Selasa, 1 Desember 2020.

Diketahui, Benny Wenda saat ini berada dan tinggal di luar negeri yakni di Inggris. [pikiranrakyat]

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.