[caption id="attachment_18737" align="alignnone" width="700"] Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily usai hadiri acara diskusi media di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019). [foto: dok. tribunnews][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyoroti gagasan Prabowo Subianto terkait penegakan hukum dalam debat Pilpres perdana berlangsung semalam. Ace menilai gagasan Prabowo dalam penegakan hukum itu lebih berorientasi kepada uang. "Masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme disebutnya akar masalahnya pada persoalan penghasilan aparat hukum, mulai dari hakim, jaksa dan polisi," kata Ace saat dikonfirmasi, Jumat (18/1). Politisi Partai Golkar ini mengatakan, sebagai pemimpin negara gagasan Jokowi terkait penegakan hukum sudah tepat. Yaitu membuat arah kebijakan hukum sesuai permasalahan. "Pak Jokowi memberi jawaban yang lebih komprehensif dengan mengangkat Badan Legislasi Nasional untuk menjawab persoalan tumpah tindih, menekankan pembangunan sistem untuk menutup peluang korupsi," tukasnya. Seperti diketahui, debat pertama pasangan capres dan cawapres berakhir. Kedua calon presiden menyampaikan kata penutup dalam tema debat hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Jokowi menegaskan tidak punya potongan diktator, sedangkan Prabowo kembali menegaskan akan memperkuat aparat penegak hukum. "Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini, dan tahu apa yang harus kami lakukan," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). "Kami tidak punya potongan diktator, tidak punya potongan otoriter, kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM, kami tidak punya rekam jejak melanggar hukum dan kami tidak punya rekam jejak korupsi. Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi. Kami akan gunakan semua kemampuan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," tutup Jokowi. Capres Prabowo Subianto kemudian menyampaikan pesan penutup. Prabowo mengatakan, prasyarat sebuah negara berhasil salah satunya dilihat dari penegakan hukum. Menurut dia, jika terpilih menjadi presiden akan memperkuat aparat penegak hukum dengan menaikkan gajinya. "Kami bertekad menaikkan tax ratio, kami yakin negara kita sangat kaya tapi ada kebocoran, kekayaan mengalir ke luar negeri, ini kesalahan kita, kita perbaiki, kita lipatgandakan gaji hakim polisi, dan berharap akan ada lembaga hakim dan jaksa yang tidak korupsi, incorruptible, supaya mereka jadi pilar, tidak bisa korupsi," tutup Prabowo. [merdeka]