03 Desember 2020
Menanti Efek Kejut dari Washington
  Bambang Soetiono
  02 November 2020
  • Share :
The White House (foto: history)

 

oleh: Yuwono Setyo Widagdo*

Kader Muda Partai Golkar

 

kabargolkar.com - Sejak awal kepresidenan Donald Trump, hubungan luar negeri AS dengan banyak negara dan wilayah di dunia telah berubah secara signifikan. Contohnya termasuk konflik perdagangan yang meningkat dengan China dan penyimpangan yang mencolok dari kebijakan pemerintahan sebelumnya Presiden Obama. Padahal, AS di bawah Trump mengakui pentingnya Asia Tenggara, terutama terkait China. Hubungan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara ekonomi dan politik relevan dengan AS karena berbagai alasan.

Pada pemilihan presiden AS tahun 2016,  tercatat pertumbuhan PDB riil di Asia diperkirakan akan sedikit lebih rendah dalam jangka pendek karena ketidak pastian seputar bagaimana berbagai kebijakan internasional yang diusulkan jika hal ini terus terlaksana akan menjadi risiko bagi pertumbuhan ekonomi Asia mengingat potensi dampaknya terhadap perdagangan di kawasan. Adanya  kerjasama ekonomi di Kawasan Asia dapat menjadi batu loncatan atau menjadi kendala bagi globalisasi ekonomi. Globalisasi secara umum sering diartikan sebagai suatu proses dimana masyarakat dunia menjadi semakin terintegrasi  antara satu dengan lainnya, dan proses itu menjangkau berbagai aspek kehidupan (ekonomi, politik, dan budaya). Globalisasi ekonomi sering dikaitkan dengan internasionalisasi proses produksi. Dalam pengertian ini, globalisasi ekonomi dipandang sebagai proses yang berada di luar jangkauan kontrol pemerintahan suatu negara. Globalisasi ekonomi-politik juga dapat dipandang untuk mengaburkan batas-batas wilayah geografis suatu negara. Namun, globalisasi ekonomi itu tidak berarti akan menihilkan keberadaan suatu negara.

Era Baru?

Belakangan ini, Cina telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi yang dominan, salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat dan menjadi pemain utama dalam pasar ekspor-impor global. Tetapi kemunculan ini tidak terjadi tanpa kritik seperti Presiden AS saat ini, Donald Trump. Dan lepas pemilihan Trump pada tahun 2017 melihat adanya temuan AS selama bertahun-tahun atas defisit perdagangan China yang dibawa ke dalam bentuk tarif dagang yang kurang sesuai dengan pemerintah AS sebagai awal mula New Trade War Era.

Jauh sebelumnya pada konteks tersebut di tahun 2013 Presiden China, Xi Jinping memberikan statement untuk menghidupkan kembali jalur sutra yang menghubungkan beberapa benua di dunia serta menghubungkan 60% populasi dunia. Inisiatif pembangunan Jalur Sutra ini adalah cara Cina untuk menguasai perdagangan dunia dan menguasai wilayah-wilayah dagang yang potensial. Dalam artikulasi lainnya pergeseran epicentrum perdagangan dari dunia barat ke timur (asia) akan menjadikan china sebagai sinyal kuat negara super power berikutnya.

Sedangkan pandangan berbeda hadir dari negeri Paman Sam, adanya Jalur Sutra akan membuat Cina semakin berpengaruh di wilayah Eurasia. Apalagi untuk menjalankan proyek Jalur Sutra, Xi Jinping langsung mendirikan institusi keuangan Asia Infrastructur Investmant bank (AIIB) pada tahun 2015 atas itu pula secara resmi AIIB menjadi rival bagi IMF, Worldbank, juga ADB. Amerika Serikat sebagai negara super power menilai institusi keuangan tersebut bisa menjadi ancaman karena dapat melemahkan sistem internasional berbasis mata uang dolar yang selama ini menjadi primadona.

Peristiwa separatis di Karachi, Pakistan,  terhadap konsulat  China menjadikan rentetan dari efek konklusi dari apa yang terjadi dari perang dagang di era modern.  Area tersebut berada di jantung proyek ambisius China, China Pakistan Economic Corridor (CPEC). Koridor tersebut adalah serangkaian investasi besar China dalam infrastruktur Pakistan, yang bertujuan untuk menghubungkan provinsi Xinjiang baratnya dengan pelabuhan Laut Arab di Gwadar di Balochistan, sebagai bagian dari inisiatif One Belt One Road(OBOR). Proyek ambisius tersebut tidak hanya menjadi tonggak ekonomi China untuk Kawasan Asia tetapi juga menjadi kebijakan politik baru dari sebuah zaman.

Indonesia Reposisi?

Pada praktiknya kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan US dibandingkan China. Saat ini hubungan Indonesia dengan dua kekuatan super power ini memasuki babak baru, adanya kerjasama yang meningkat dibawah rezim baru mengenai dibangunnya hubungan dengan China. Atas dasar latar belakang ini seolah memberikan gambaran mengenai hubungan Indonesia dengan US dan China, dengan beberapa kerjasama terbaru Indonesia-China yang terangkum dalam proyek ambisius One Belt One Road (OBOR) yang menunjukan kerjasama dengan  China menjadi prioritas utama sebagai mitra ekonomi, sedangkan hubungan dengan US lebih kearah substantive tentang masalah keamanan.

Posisi strategis inilah dari negara Indonesia menjadi benchmark dari kebijakan luar negeri Amerika.  Kawasan strategis dalam menjaga integritas tersendiri dari kepentingan negeri Paman Sam di wilayah Kawasan ASEAN. Sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif juga menjadi peran sentris yang konstruktif dalam urusan internasional. Geopolitik kontemporer dewasa ini diwarnai oleh persaingan dan sekaligus kerjasama antar bangsa di bidang politik, ekonomi, militer juga budaya. Sehingga momentum US Election baiknya menjadi domain penting untuk mewadahi kerjasama  dan meningkatkan nilai positif baik secara militer, politik, maupun ekonomi secara massive yang berdampak pada kedaulatan NKRI yang terangkum dalam falsafah kebangsaan Pancasila.

------ 

* Yuwono Setyo Widagdo, Kader Muda Partai Golkar

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.