KABAR GOLKAR Kabar Parlemen kp

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual

1. Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara maksimal, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk berkomitmen melaksanakan Pasal 20 UU tersebut, mengingat pelaku teror bom bunuh diri di Surabaya melibatkan anak-anak;
b. Meminta Komisi X DPR mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mewaspadai segala bentuk indoktrinasi paham radikal yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah terhadap anak-anak, serta melakukan persuasif terhadap anak-anak yang berpotensi terindoktrinasi;
c. Meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud untuk mengaktifkan kembali mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) agar dijadikan silabus pelajaran dari tingkat SD hingga perguruan tinggi;
d. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk menambah mata pelajaran agama dan budi pekerti di sekolah-sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan di lingkungan tempat tinggal anak-anak (siswa/i);
e. Mengimbau kepada orang tua agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tumbuh kembang anak di dalam keluarga ataupun di lingkungan, agar terhindar dari pengaruh-pengaruh ajaran radikalisme.

2. Terkait status Gunung Merapi yang dinaikkan dari aktif normal menjadi waspada sejak 21 Mei 2018 pukul 23:00, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi II DPR mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempersiapkan tempat singgah yang cukup dan memadai bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, mengingat aktivitas Gunung merapi yang mengalami peningkatan;
b. Meminta Komisi II DPR mendorong Pemda melalui Kemendagri untuk selalu mensosialisasikan kondisi terkini Gunung Merapi kepada masyarakat, serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak segan bertanya atau meminta konfirmasi berita seputar kondisi Gunung Merapi kepada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta;
c. Mengimbau masyarakat untuk mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPPTKG Yogyakarta, serta tidak dengan mudah untuk percaya terhadap isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

3. Terkait sebanyak 151.509 jumlah ruang kelas yang rusak total atau rusak parah di jenjang SD, SMP dan SMP sederajat dan sebanyak 118.899 ruang kelas yang rusak ‘sedang’, Ketua DPR:
a. Mendorong Komisi X DPR untuk memberikan bantuan anggaran kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, guna menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman;
b. Meminta Komisi X DPR mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) segera meningkatkan anggaran dalam APBD untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak, guna mencegah terjadinya kecelakaan atau runtuhnya atap ruang kelas yang dapat membahayakan siswa serta guru;
c. Mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan yang berada di dunia pendidikan untuk bersama-sama menjaga dan memelihara sarana dan prasana yang telah disediakan oleh Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung.

4. Terkait potensi meningkatnya penimbunan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang serta kondisi sampah yang menggunung dan tidak terolah dengan baik, sehingga Jakarta merupakan salah satu kota darurat sampah (menurut kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Ketua DPR:
a. Meminta Komisi VII DPR berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas serta mencari solusi bersama terkait persoalan sampah yang telah mencapai tahap serius tersebut, terutama untuk meningkatkan upaya dalam menggunakan teknologi yang dapat mengurangi sampah dalam jumlah besar;
b. Meminta Komisi II DPR dan Komisi VII DPR mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk konsisten bekerja sama dengan KLHK dalam mengurangi dan menurunkan produksi sampah baik di darat maupun di laut dengan melalui penanganan yang terintegrasi, baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastik;
c. Meminta Komisi VII DPR mendorong KLHK untuk meningkatkan serta memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah, seperti disediakannya truk pengangkut sampah serta menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dengan prinsip re-use, reduce and recycle (3R), mengingat salah satu kendala dalam penanganan sampah adalah keterbatasan sarana angkutan;
d. Meminta Komisi II DPR dan Komisi VII DPR mendorong Pemda melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KLHK untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mengingat masih banyaknya warga yang menimbun sampah di tempat-tempat pembuangan liar, serta memberikan edukasi dan pelatihan kepada petugas kebersihan serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas mengelola sampah, agar sampah-sampah dapat dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya masing-masing;
e. Mengimbau kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk terlibat aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan bersama-sama mengelola sampah dengan menggunakan prinsip 3R. Selasa (22/05/18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *