DPP

Sejumlah Kader Golkar Desak Rapat Pleno DPP

kabargolkar.com – Beberapa pengurus DPP Partai Golkar mengirim surat ke Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Surat itu berisi desakan agar DPP segera menggelar rapat pleno DPP karena tak kunjung diadakan, sebagaimana diatur dalam AD/ART partai.
 

Surat tersebut diberikan oleh pengurus DPP Golkar Bidang Pemuda Nofel Saleh Hilabi dan diterima Wasekjen Golkar Hakim Komaruddin.

“Pada hari ini, kami mewakili sebagian anggota pleno Partai Golkar menyampaikan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar (Airlangga Hartanto), perihal untuk melaksanakan rapat pleno DPP Partai Golkar,” kata Nofel di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kepada wartawan, Senin (5/8).

Nofel menjelaskan, beberapa pertimbangan mereka mendesak segera diadakan pleno antara lain, mereka menilai DPP perlu segera menentukan langkah strategis untuk menyukseskan kepemimpinan nasional Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Selain itu, Nofel menyebut DPP juga perlu segera membicarakan dan mengambil sikap terkait perkembangan situasi internal Partai Golkar setelah Pemilu 2019.

“Menetapkan keputusan dan kebijakan partai, sebagai pelaksanaan AD/ART. Keputusan-keputusan munas, rapimnas dan rakernas. Untuk mendengarkan laporan-laporan kebijakan ketua umum,” jelas Nofel.

 Berdasarkan tata kerja DPP Partai Golkar, Nofel mengungkapkan rapat pleno semestinya dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan. Namun, selama kepengurusan Airlangga, ia mengklaim tak pernah ada rapat pleno.
 

“Sejak 1 Januari 2019, DPP Partai Golkar belum pernah melaksanakan rapat pleno. Karena itu kami membuat surat kepada ketua umum, agar organisasi ini dikelola sesuai aturan,” tandasnya.

Hadir juga dalam kesempatan itu adalah Ketua DPP Bidang Kebudayaan Daerah Golkar Ulla Nuchrawaty, Ketua DPP Bidang Wirausaha dan Koperasi UKM Dhifla Wilyani, dan Ketua DPP Bidang Kesehatan Masyarakat Marlinda Irwanti.
 
Desakan untuk segera menggelat pleno disuarakan pertama kali oleh Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta rapat pleno digelar untuk menentukan penyelenggaraan musyawarah nasional (munas), sekaligus mengevaluasi hasil Pemilu 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *