KABAR NASIONAL

Soroti Perbedaan Jumlah TKI, Golkar Minta Sinkronisasi Data Migrant Care dan Kemenlu

ilustrasi (foto:seruji)

kabargolkar.com Perbedaan jumlah data buruh migran Indonesia menimbulkan polemik. Hal tersebut muncul lantaran adanya perbedaan antara Migrant Care, yang menyatakan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja di luar negeri berjumlah 2.049.791 (5/9). Sementara, data Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berjumlah 2.025.344 (16/9).

Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis yang diterima kabargolkar.com (8/10/2018), mendorong Komisi I DPR, Komisi II DPR, dan Komisi IX DPR meminta Kemenlu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Migrant Care untuk saling bekerjasama.

Kerjasama tersebut, lanjut Bambang Soesatyo, dengan bersama-sama melakukan sinkronisasi data dan melakukan pemutakhiran data. Dengan demikian, hak buruh migran dalam Pemilu 2019 dapat tersalurkan dengan baik untuk ditetapkan sebagai pemilih yang sah oleh KPU.

Bamsoet juga mendorong Komisi I DPR meminta Pokja Pemilu Luar Negeri berkoordinasi dengan Kedutaan Besar di negara tujuan buruh migran untuk aktif mendata WNI yang tinggal di negara tersebut, serta melakukan sosialisasi dan pembukaan posko yang dapat memberikan informasi dan kemudahan bagi buruh migran agar dapat melaksanakan haknya untuk memilih.

Legislator Golkar ini ingin memastikan hak-hak politik para buruh dapat tersalurkan dengan baik, terutama menyambut Pemilu 2019.

“Mendorong Komisi II DPR meminta KPU untuk selalu selektif dan teliti dalam perbaikan jumlah data pemilih baik pemilih dalam negeri maupun luar negeri, agar tidak terdapat data pemilih ganda di Pemilu 2019, serta untuk memastikan buruh migran yang memiliki hak pilih tapi belum terdaftar,” demikian Bamsoet melalui keterangan tertulis. (tim liputan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *