KABAR DPD Kabar Parlemen

Susun Regulasi Transportasi Haji Gratis, Begini Penjelasan Legislator Golkar Tangsel

Legislator Partai Golkar Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Syihabuddin Hasim. [foto: palapanews]

kabargolkar.com, TANGSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini tengah merumuskan regulasi khusus untuk para peserta haji nantinya. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut diberi nama Raperda Insiatif tentang Penyelenggaraan Haji, di mana banyak hal terkait penyelenggaraan haji khususnya bagi jamaah haji Kota Tangsel.

DPRD akan mencoba merumuskan agar biaya transportasi jamaah haji yang meliputi biaya transportasi dari daerah asal ke tempat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi, maupun dari tempat kedatangan jamaah haji ke daerah asal, sedang diupayakan gratis. Rencananya, biaya transportasi tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel.

Anggota DPRD Tangsel, Syihabudin Hasyim menjelaskan dasar munculnya rancangan perda tersebut karena penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga harus memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, akomodasi, dan transportasi guna menunjang pelaksanaan ibadah haji.

“Kami membuat perda inisiatif tentang penyelenggaraan haji, terutama terkait bantuan transportasi untuk jamaah haji, agar lebih mudah, nyaman, aman, lancar serta kepastian dalam perjalanan ibadah hajinya,” paparnya, Rabu (13/2/2019).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini Raperda penyelenggaran haji masih proses pembahasan. Raperda yang mengatur Transportasi Haji tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Masih proses pembahasan. Karena ini amanat UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Makanya kita berkewajiban untuk membuat regulasi untuk mengatur transportasi haji,” papar penggemar kebudayaan lenong ini.

Soal mekanisme mengatur transportasi haji Syihab mengatakan, Raperda tersebut belum secara gamblang menjelaskan, bagaimana sebenarnya pemerintah daerah mengatur transportasi haji. Berapa biaya yang harus dianggarkan.

“Masih proses pembahasan. Jadi belum secara gamblang berapa biaya yang harus dianggarkan. Raperda ini hanya mencakup pada pelayanan bagi jamaah haji. Di dalamnya, bukan hanya sekedar akomodasi, tetapi juga konsumsi dan bagasi,” jelas penggiat kebudayaan Betawi Kota Tangsel ini.

Syihab berharap Raperda tentang Penyelenggaraan Haji Daerah yang mengatur pelayanan transportasi dari daerah asal ke embarkasi antara. Kemudian dari debarkasi antara ke daerah asal bisa diselesaikan tahun ini.

“Dengan adanya perda penyelenggaran ibadah haji daerah diharapkan bisa memberikan pelayanan dan perlindungan haji. Keberadaan perda ini juga sebagai dasar hukum dalam menciptakan situasi tertib dan teraturnya penyelenggaraan ibadah haji daerah,” pungkasnya. [palapanews]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *