KABAR DPD KABAR NASIONAL

Tolak Bubarkan BPWS, Begini Penjelasan Golkar Jatim

Jembatan tol Surabaya-Madura (Suramad) sudah digratiskan. Namun, politisi Golkar Jawa Timur (Jatim) menolak pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). [tempo]

Kabargolkar.com, SURABAYA – Politisi Partai Golkar Harun Al Rasyid tegas menolak pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), paska penggratisan Jembatan Suramadu. Harun menilai pembubaran BPWS akan kembali menghambat proses pembangun di wilayah Pulau Madura.

“Saya tidak mengerti dengan maksud tujuan orang ingin membubarkan BPWS. Sebab, untuk melahirkan BPWS itu sangat sulit sekali, malah sekarang mau dibubarkan,” ujar Harun di Surabaya, Selasa (4/11).

“BPWS menjadi salah satu upaya untuk melakukan percepatan pembangunan pulau Madura yang selama ini tertinggal,” tegas Harun yang juga Caleg DPRD Jatim dari dapil Madura ini.

Menurutnya, BPWS yang selama ini didanai oleh APBN memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan ekonomi di Pulau Garam.

“Apabila dibubarkan, maka akan sekaligus mengurangi upaya percepatan pembangunan di pulau Madura. Sehingga hal ini merupakan pemikiran kontraproduktif” tegasnya.

Apalagi, BPWS dibuat secara khusus untuk daerah-daerah yang tertinggal agar pembangunan bisa signifikan. Sehingga, kalau kemudian dibubarkan akan sekaligus mencederai semangat pembangunan di pulau Madura.

“Apabila dibubarkan, kami akan melawan,” tegas pria yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Jatim ini.

Ia menambahkan bahwa tugas BPWS tak sekadar menangani soal tol atau Jembatan Suramadu. Sebab, soal tol sudah ditangani jasa marga pasca digratiskan. BPWS dapat lebih berkonsentrasi dan fokus dalam pembangunan dan pengembangan Madura.

“BPWS bukan soal lembaga atau strukturnya. Sebab, soal itu telah disempurnakan dan diselesaikan di Kementerian PU dan tak ada masalah serta telah selesai tahun lalu,” urainya.

Menurutnya, kelemahan ada pada para pejabat yang menjadi pengelola di PBWS. Pemerintah dinilai salah dalam hal rekrutmen para pemimpin BPWS.

“Yang salah adalah pemilihan dan penunjukkan pimpinan BPWS yang tak paham dengan tugasnya!,” tegas Harun.

“Mereka juga tidak paham dengan teritorial yang di bawahnya. Tugas BPWS malah tumpang tindih dengan apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Jadi, bukan BPWS yang salah, tapi para pimpinannya yang nggak becus,” kesal Harun.

Pada prinsipnya penggratisan Jembatan Suramadu itu sesuai dengan keinginan masyarakat Madura. Sebab, selama ini pulau Madura menjadi wilayah miskin tertinggi.

Namun, pihaknya berharap pemerintah tetap fokus dalam hal perawatan Suramadu. “Jembatan Suramadu yang gratis harus didanai dalam hal perawatan.

Nilainya kami kira tidak banyak dibandingkan dengan sumbangan blok migas dari Madura kepada pusat yang mencapai triliunan rupiah tiap tahunnya,” kata Harun yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Jatim ini.

Pasca berubah jadi gratis, menurutnya gairah di Bangkalan itu mulai nampak. Misalnya, adanya kemacetan di Bangkalan hingga pusat-pusat kuliner yang mulai ramai.

“Sekarang ke Madura tidak secepat dulu karena banyaknya kendaraan yang mulai masuk ke Madura. Hal ini menandakan adanya roda perekonomian yang bergerak,” tandasnya. [tribun madura]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *