KABAR NASIONAL Kabar Parlemen

Travel Haji dan Umrah Masih Bandel, Ace Hasan: Butuh Supervisi Pemerintah

Diskusi Haji & Umrah Menuju Pelayanan Optimal yang diselenggarakan Forum Warta Pena di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Februari 2019. [foot: suarakarya]

kabargolkar.com, JAKARTA – Ibadah umrah sudah menjadi komoditas dagang yang memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis tersebut. Namun sayangnya, pengawasan dan penegakan hukum di sektor ini dipandangnya masih sangat lemah.

Hal ini disampaikan Katua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia (YLKI), Sularsi dalam diskusi Haji & Umrah Menuju Pelayanan Optimal yang diselenggarakan Forum Warta Pena di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Februari 2019.

“YLKI sudah me-warning untuk memberikan pengawasan terhadap biaya penyelenggaraan umrah. Jika perlu, berikan sanksi yang tegas terhadap travel-travel haji dan umrah yang nakan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily yang menilai, seharusnya pemerintah bisa lebih optimal mengawasi para agen penyelenggara umrah. Pengawasan ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara mendeteksi sistem keuangan travel secara kontinyu.

Politisi asal Partai Golkar ini mengakui selama ini kelemahan pengawasan terjadi lantaran belum diaturnya secara spesifik aturan tersebut dalam Undang-undang Haji dan Umrah. Namun dalam aturan baru nanti, persoalan yang kerap muncul dalam masalah umrah akan diatur di dalam RUU tersebut.

“Persoalan umrah membutuhkan peran pemerintah dalam memberikan supervisi dan pengawasan,” kata Ace.

Sementara itu, Kasubdit Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, M. Noer Alya Fitra mengatakan, selama ini pemerintah terus berupaya memperbaiki regulasi pelaksanaan ibadah umrah yang dikelola biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Hal ini terus dilakukan sejak mencuatnya kasus-kasus penipuan calon jamaah umrah sejak 2017 lalu.

“Kita terus meningkatkan pengawasan PPIU secara digital guna melakukan pemantauan dan antisipasi biro umrah nakal melalui umrah elektronik atau e-umrah, dan salah satunya yang sudah dikembangkan adalah Sipatuh (Sistem Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji),” kata dia.

Sebelumnya Kementerian Agama melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan sembilan Kementerian dan Lembaga Negara terkait Pencegahan dan pengawasan, Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, Kemkominfo, Polri, PPATK, dan Badan Perlindungan Konsumen. [muslimchoice]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *