KABAR GOLKAR KABAR NASIONAL Kabar Parlemen

Upaya Ridwan Hisjam Dorong Pemerintah Terkait UU Energi Terbarukan

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur V, Ridwan Hisjam (kelima dari kiri) tengah berfoto bersama usai memberikan pemahaman tentang persoalan energi terbarukan di Indonesia dalam acara Marine Technical Discussion Forum di BKI Building, Jakarta, Rabu (14/11).

Kabargolkar.com, JAKARTA – Manusia kekinian memiliki kecenderungan pasif terhadap energi terbarukan, sedangkan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap energi konvensional seperti Bahan Bakar Miyak (BBM), Listrik Tenaga Uap dan Batu Bara yang diambil dari energi fosil masih sangat tinggi. Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Jawa Timur V, Ridwan Hisjam dalam acara Marine Technical Discussion Forum membahas persoalan energi terbarukan di Indonesia di BKI Building, Jakarta, Rabu (14/11).

“Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. Teknologi ini diciptakan sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil atau energi konvensional,” terang anggota Komisi VII DPR RI ini.

Dalam diskusi yang juga dihadiri Litbang Kementerian ESDM mewakili Menteri ESDM Ignasius Jonan, Ridwan juga menghimbau pemerintah harus bisa lebih serius lagi untuk menciptakan teknologi terbarukan di berbagai aspek, sehingga tidak berpaku terhadap energi yang sifatnya konvensional. Selain karena alasan menjaga lingkungan, energi terbarukan juga dipandang lebih irit.

“Karena bahannya selalu tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya. Makanya disebut terbarukan karena sifatnya terus berlanjut,” ujar Ridwan.

Ridwan mengatakan, jika pemerintah masih terus mengandalkan energi yang didapat dari fosil. Maka tenaga dari fosil itu diperkirakan akan semakin habis, dan waktu yang dibutuhkan akan sangat lama untuk menunggu kembali cadangan energi dari fosil.

“Cadangan minyak bumi dari fosil diperkirakan habis 10-13 tahun lagi. Sementara dampak polusi atau kerusakan lingkungan juga harus dibatasi karena tidak sejalan dengan semangat penurunan emisi dan pencegahan perubahan iklim,” jelasnya.

Tidak hanya itu, politisi senior yang kembali maju dalam Pemilihan Legislatif 2019 mendatang ini juga mengatakan, penggunaan bahan bakar minyak dan batubara juga menyebabkan ketergantungan impor yang jumlahnya tidak sedikit, yakni 800 ribu barel minyak per hari. Ia berharap negara harus lebih serius menciptakan energi terbarukan.

Agar bisa terlaksana dengan baik, DPR kata dia, terus mendorong agar segera dibentuk UU Energi Terbarukan. Salah satu tujuannya untuk menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional. Memposisikan energi baru dan terbarukan sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan masyarakat.

“Saat ini, Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi program legislasi nasional atas inisiasi DPR RI/Komisi VII. Semoga dapat segera selesai sehingga menjadi payung hukum bagi sektor energi terbarukan yang saat ini peraturannya masih tersebar,” jelasnya.

Anggota dari Dapil Malang Raya ini melihat potensi Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh nopember (FTK ITS) beserta alumninya merupakan sumber daya manusia yang unggul.

Karenanya tambah Ridwan, sudah sepatutnya diberikan kesempatan untuk berkontribusi sebesar-besarnya dalam pengelolaan dan pengembangan berbagai sumber energi laut/samudera (gerakan dan perbedaan suhu lapisan
laut).

“Kami senantiasa mendorong dan mendukung terhadap kiprah FTK-ITS beserta alumni dalam mengembangkan teknologi energi laut/samudera, khususnya OTEC atau energi panas laut,” jelasnya.

Ridwan yakin, Indonesia memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengembangkan, memproduksi, dan memanfaatkan EBT melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya ini dilakukan dengan cara mengerahkan seluruh sumberdaya nasional yang bekerja secara kolaboratif (pemerintah, pasar/industri nasional, perguruan tinggi/lembaga riset, komunitas termasuk perorangan). [kabarpas]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *