KABAR NASIONAL

Usulan Dana Saksi dari APBN, Golkar: Agar Terjaga Prinsip Jurdil, Transparan dan Akuntabel

Zainudin Amali (net)

kabargolkar.com, JAKARTA – Usulan dana saksi Pemilu 2019 dibiayai sepenuhnya dalam APBN dan bukan dibebankan ke partai politik, menurut Partai Golkar adalah hal yang positif bagi perkembangan demokrasi.

Legislator Partai Golkar yang juga Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan kepada kabargolkar.com melalui rilis singkat, Selasa (23/10/2018) bahwa usulan dana saksi untuk Pemilu 2019 dibiayai oleh negara melalui APBN 2019 didasari beberapa alasan.

Alasan pertama, sebut Zainudin Amali, bahwa Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, dimana Pilpres dan Pilpres diadakan terpisah. Penyelenggaraan Pemilu serentak ini membutuhkan waktu yang lama (diperkirakan sampai dengan jam 24.00 tengah malam) pada pelaksanaan 1 hari pemilu.

“Waktu yang panjang dan lama itu tentu saja membutuhkan para saksi dari peserta pemilu yang bisa tetap bertahan di TPS sampai dengan proses penghitungan suara selesai, dan hal tersebut membutuhkan lebih dari 1 orang,” jelas Amali.

 

ilustrasi saksi parpol (tribun)

Hal berikutnya yang menjadi alasan usulan dana saksi untuk Pemilu 2019 dibiayai oleh negara terkait evaluasi dari Pilkada yang baru saja berlalu. “Dari penyelenggaraan Pilkada serentak yang lalu banyak TPS yang tidak ada saksi dari paslon (sebagian) sehingga diperkirakan ini akan terjadi lagi pada pemilu yang akan datang. Bisa ada TPS-TPS yang tidak ada saksi dari peserta Pemilu, ungkap Zainudin Amali.

Ketiga, Zainudin Amali mengatakan demi keadilan dan kesetaraan.

“Kita menyadari bahwa kemampuan Peserta Pemilu (Parpol) untuk membiayai saksi yang ada di 805.000an TPS ini tidak sama. Sehingga, demi keadilan dan kesetaraan semua peserta pemilu dalam mengerahkan saksi ke setiap TPS maka negara harus membiayai supaya proses demokrasi dalam pemilu itu dapat terjaga prinsip jurdil, transparan, akuntabel, serta semua peserta pemilu bisa menjaga perolehan suaranya karena semua partai bisa mengerahkan saksi ke seluruh TPS yang ada,” tegasnya.

Keempat, jelas Amali, bila disetujui usulan itu dan kondisi keuangan negara memungkinkan, maka dana tersebut harus ditempatkan di Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabel dan bisa diaudit oleh BPK.

Terakhir, politisi Partai Golkar ini menegaskan Parpol tidak diperkenankan mengelola dana saksi.

“Parpol tidak diperkenankan mengelola dana saksi tersebut, parpol hanya menyiapkan SDM untuk jadi saksi di TPS yang honornya langsung dibayarkan oleh Bawaslu kepada masing-masing saksi yang bertugas dari masing-masing parpol di TPS,’ demikian pungkasnya. (tim liputan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *