OPINI

UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Tanam Padi (Photo/TonnyPurba)


Oleh: Tonny Saritua Purba

Kabargolkar.com –¬† Pengertian lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan lahan tidak beririgasi.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk :
a. Mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
b. Mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani
d. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani
e. Mewujudkan keseimbangan ekologis
f. Mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian

Lahan pertanian pangan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Perlu didata kembali berapa sebenarnya luas lahan pertanian yang ada saat ini, berapa persen yang sudah terkonversi ke lahan perkebunan, pabrik dan perumahan. Data luas lahan pertanian sangat dibutuhkan agar program yang ada di Kementan bisa tetap sasaran.

Keberadaan UU No 41 tahun 2009 sangat penting untuk melindungi lahan pertanian pangan, pemberdayaan petani dan mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut sudah ditegaskan perlindungan terhadap keberadaan lahan pertanian pangan, kompensasi yang diterima petani serta prinsip-prinsip dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Bicara pertanian yang bertujuan untuk swasembada beras tentu tidak lepas dari bicara luas lahan pertanian, semoga Kementan memiliki data yang akurat mengenai berapa sebenarnya luas lahan pertanian saat ini. Dari luas lahan pertanian maka bisa diestimasi berapa produkstifitas tanaman padi, hasil panen tanaman padi per hektare dengan asumsi tidak terserang hama dan penyakit tanaman maka kisaran panennya berkisar 5-8 ton per hektare bahkan di daerah tertentu dengan kesubuarn tanah yang lebih baik bisa lebih besar lagi.
Demikian juga tentang besarnya kebutuhan konsumsi beras perkapita per jiwa, saat ini diperkirakan kebutuhan beras per tahun perkapita adalah 110-130 kg.

Penulis :
~ Alumni IPB University
~ Penyuluh Swadaya Petani Padi Indonesia
~ BPP PISPI (Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia)
~ Fungsionaris Partai Golkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *