KABAR NASIONAL KABAR PILPRES

Viral Tabloid Indonesia Barokah, TGB Angkat Bicara

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, M Zainul Majdi atau akrab disebut Tuan Guru Bajang (TGB) angkat bicara soal polemik Tabloid Indonesia Barokah yang santer dibicarakan. [foto: dok. KickNews]

kabargolkar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, M Zainul Majdi atau akrab disebut Tuan Guru Bajang (TGB) angkat bicara soal polemik Tabloid Indonesia Barokah yang santer dibicarakan.

Seperti dilansir laman TribunWew, terkait Taloid Indonesia Barokah yang disebut berisi fitnah, TGB mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo justru yang menjadi korban penyebaran hoaks, Jumat (25/1).

Menurutnya, tim pendukung dan pemenangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak akan berkampanye menggunakan media hoaks seperti yang diduga dilakukan oleh tabloid tersebut.

TGB mengatakan Jokowi hingga keluarganya justru telah menjadi korban hoaks sudah sejak lama.

“Selama ini yang paling banyak menjadi korban hoaks kan Pak Jokowi. Tidak ada pemimpin yang sampai dicerca segala macam sampai kehormatannya, kehormatan keluarganya, tanpa dasar apa pun. Jadi Pak Jokowi menjadi korban hoaks sudah lama sekali,” ujar TGB.

TGB kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan kampanye negatif dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Oleh karena itu, terbangun kesadaran teman-teman yang bersama Pak Jokowi bahwa kita enggak akan menempuh hal-hal seperti itu.”

“Kita kampanye positif dan selalu menyampaikan kinerja dan visi ke depan dan apa yang sudah dilakukan.”

Ia berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera dapat menangkap pelaku dan menyelesaikan soal media penyebar hoaks Tabloid Indonesia Barokah.

“Silakan, itu ranahnya Bawaslu. Semua lembaga yang diberi kewenangan agar bisa bekerja sesuai kewenangan,” tandasnya.

Sementara itu diberitakan Kompas.com, Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, bahwa Tabloid Indonesia Barokah tidak mempunyai kantor, Jumat (25/1).

“Sudah ditelusuri. Kantornya tidak ada,” kata Dewi melalui pesan singkat.

Ratna Dewi menjelaskan, pihaknya belum menerima laporan terkait peredaran majalah yang dianggap sebagai dugaan pelanggaran Pemilu itu.

Namun, Ratna Dewi menyatakan pihak Bawaslu telah bekerja sama dengan penegak hukum apabila ke depannya ditemukan indikasi pidana pada Tabloid Indonesia Barokah.

Tak hanya dengan pihak penegak hukum, Bawaslu juga telah bekerja sama dengan kantor pos dan takmir masjid untuk menghentikan peredaran Tabloid Indonesia Barokah.

“Jajaran kami sudah koordinasi dengan pihak pos dan saat ini pihak pos menahan tidak mengedarkan. Juga kepada takmir-takmir (pengurus) masjid,” ucap Ratna Dewi.

Bawaslu Telah Menyita Tabloid Indonesia Barokah

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Tasikmalaya, Ijang Jamaludin, mengungkapkan pihaknya telah menyita 1.434 eksemplar Tabloid Indonesia Barokah.

Pasalnya, tabloid yang telah beredar di masyarakat diduga isinya dapat memicu konflik ditengah pemilihan presiden.

“Kami langsung menyita tabloid ini langsung di kantor pos saat akan dikirim ke alamat tertentu. Kita dapat informasi dan langsung dicek. Semuanya berjumlah 1.434 eksemplar yang siap dikirim dan masih dibungkus rapi dalam amplop besar,” kata Ijang seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (23/1).

“Saat ini kita menunggu hasil kajian dari Bawaslu RI. Kita meminta kantor Pos untuk tak mendistribusikan pengiriman Tabloid Indonesia Barokah,” imbuhnya.

Ia menjelaskan penyebaran tabloid banyak ditujukan ke pondok-pondok pesantren.

“Mayoritas alamat yang ditujukan tabloid ini adalah pondok pesantren di wilayah Kota Tasikmalaya serta DKM mesjid,” jelasnya.

Tanggapan Polri

Dikutip dari Kompas Malam, Rabu (23/1/2019), Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit Dewan Pers dalam menangani kasus yang dinilai merugikan salah satu paslon di Pilpres 2019.

Dedi menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa menindak lanjuti kasus tersebut sebelum Dewan Pers menemukan ada pelanggaran jurnalistik maupun unsur pidana.

Ia menegaskan bahwa kasus tersebut masih dalam ranah Dewan Pers dan sejauh ini pihak Polri belum menerima laporan terkait tabloid yang diketahui telah tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Ini merupakan ranahnya Dewan Pers, jadi Dewan Pers yang harus berdiri di depan dulu yang melakukan asesmen terhadap tabloid tersebut,” ungkap Dedi.

“Apabila asesmen dari Dewan Pers itu menemukan ada pelanggaran jurnalistik atau pelanggaran pers dan juga apabila nanti juga menemukan pelanggaran pidana di situ, nanti Dewan Pers akan berikan rekomendasi kepada kepolisian untuk menindak lanjuti hasil asesmen dari Dewan Pers.”

“Sekali lagi ini ranahnya Dewan Pers, Polri tidak akan bergerak dulu sebelum menerima rekomendasi dari Dewan Pers setelah melakukan audit dan asesmen terhadap tabloid tersebut,” sambungnya.

Diketahui, tabloid tersebut telah disebar di ratusan masjid kawasan Blora, Jawa Tengah. [TribunWow]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *