KABAR NASIONAL

Wacana Hidupkan GBHN dan Kembalikan MPR Jadi Lembaga Tertinggi, Golkar: Harus Dikaji Mendalam

Melchias Marcus Mekeng. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj)

kabargolkar.com, JAKARTA – Partai Golkar berpandangan diperlukan pengkajian yang mendalam dan serius jika ingin menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan kembali menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Alasannya, penghapusan kedua hal tersebut telah melalui kajian dan hasil kesepakatan bersama di masa lalu.

“Tidak bisa begitu saja mau dihidupkan. Harus ada kajian terlebih dulu,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Melkias Marcus Mekeng di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Mekeng menjelaskan, sejak Reformasi 1998 dan dilanjutkan amendemen beberapa kali UUD 1945, disepakati bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat‎. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jika mau balik lagi seperti zaman Orde Baru, di mana kekuasan tertinggi ada di MPR, maka perlu dikaji kembali apa masalahnya.

Harus didalami betul apakah masalah tersebut benar-benar serius sehingga harus balik lagi ke MPR. Apakah kemudian sejumlah amendemen yang terjadi selama ini tidak dipertimbangkan dan diabaikan begitu saja.

Hal yang sama berlaku juga untuk GBHN. GBHN dihapus karena semangat reformasi. GBHN dianggap hanya doktrin pembangunan Orde Baru. Jika mau dihidupkan lagi seperti apa modelnya. “‎Sikap kami adalah harus dikaji secara mendalam dan komprehensif,” jelas Mekeng yang juga Ketua Komisi XI DPR ini.

Dia menyarankan jika menghidupkan kembali GBHN tidak bisa langsung diserahkan ke MPR untuk membahasnya. Perlu membentuk tim atau panitia atau membentuk Panitia Ad Hoc. Panitia ini yang membahas hal-hal mana saja yang perlu dihidupkan kembali. Kemudian dibawa ke paripurna DPR dan DPD untuk dibacakan. Lalu dalam sidang MPR tinggal pengesahan bersamaan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Jangan langsung ke MPR. Kembali seperti dulu aja, ada panitia khusus. Terdiri dari DPR dan DPD. Setelah dua lembaga itu menyetujui kemudian dibawa ke MPR untuk pengesahan,” tutup Mekeng. (beritasatu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *