KABAR DPD KABAR PILEG

Yulius Eko Perjuangkan Tanah Warga yang Belum Bersertifikat

Yulius Eko bersama konstituennya. [foto: istimewa]

kabargolkar.com, BLITAR – Di era Pemerintahan Joko Widodo yang tengah masif menggalakan rogram tanah bersertifikat, ternyata masih banyak daerah yang warganya belum memiliki sertifikat tanah. Salah satunya di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Salah satu tokoh masyarakat setempat yang kini tengah maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) Kabupaten Blitar dari Partai Golkar, Yulius Eko menjelaskan, permasalahan warga Desa Pohgajih yang belum memiliki sertifikat tanah dikarenakan tanah yang di tempati tersebut adalah tanah bekas perkebunan karet zaman Belanda yang sudah turun temurun.

“Ditinjau dari sejarah, tanah tersebut adalah tanah pangonan, yaitu tanah bekas menggembala ternak warga di zaman Belanda dan kawasan tersebut merupakan perkebunan karet. Nah, kemudian pengelola perkebunan karet pada zaman Belanda itu menyisakan lahan kosong seluas 145 hektar untuk warga yang ingin merumput dan menggembala ternak-ternaknya. Seiring perkembangan zaman, kemudian tanah tersebut dialihfungsikan oleh warga menjadi tempat tinggal, dan akhirnya secara turun temurun tanah tersebut diwariskan hingga sekarang,” papar Yulius Eko.

Menurutnya, tanah yang di tempati warga di Dusun Sopoyono, Sumber Winong, Reco Ulo, Watu Pecah tersebut bukan bagian dari Desa Pohgajih, namun secara administratif warga yang menempati beberapa dusun tersebut terdaftar sebagai warga Desa Pohgajih.

“Harapan saya, warga di sejumlah dusun tersebut bisa saya perjuangkan terkait pengurusan sertifikat tanahnya dan tanah yang mereka tempati bisa masuk dalam Letter C Desa Pohgajih,” tutur Caleg Partai Golkar nomor urut 2 Dapil 5 Kabupaten Blitar tersebut.

Yulius Eko kini bersama warga di keempat dusun tersebut tengah melakukan inventarisir data pendukung, baik surat dan dokumen sejarah masa lalu untuk dijadikan sebagai bukti kuat atas bukti sejarah penempatan tanah tersebut.

“Saya bersama warga di keempat dusun tersebut tengah melakukan pengumpulan dan inventarisir surat dan dokumen masa lalu. Nantinya akan kita cocokkan dengan sesepuh atau sejarah leluhur yang ada untuk dijadikan bukti otentik. Kemudian akan kita mintakan persetujuan ke kepala desa dan kecamatan setempat untuk kita ajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” jelasnya.

“Keyakinan saya, dengan sejumlah bukti dan atas keinginan masyarakat di keempat dusun itu. tanah tersebut bisa dimohonkan untuk mendapat sertifikat. Apalagi hal ini sejalan dengan program jutaan sertifikat yang tengah digalakan Joko Widodo. Nantinya hal ini juga akan menguntungkan pemerintah dan warga, dengan adanya sertifikat tanah tersebut, pemerintah akan mendapatkan pajak, dan warga setempat tidak perlu bingung ketika menempati tanah yang sudah bersertifikat tersebut,” pungkas Yulius Eko. [tim liputan]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *