kabargolkar.com, BANDA ACEH - Ketua DPD Partai Golkar Aceh, TM Nurlif meminta Pemerintah Aceh agar melibatkan DPRA dalam penyusunan dana penanganan virus corona (Covid-19). Menurutnya, DPRA memiliki fungsi pengawasan dalam setiap penggunaan angggaran rakyat.

“Di samping memang ada aturan yang menjadi pedoman (penggunaan APBA untuk penanganan Covid-19), perlu juga penjelasan berapa kebutuhan dana untuk Covid-19, kebutuhannya itu untuk apa saja,” kata Nurlif kepada Serambinews.com, Rabu (29/4/2020).

Penjelasan ini disampaikan karena hingga saat ini Pemerintah Aceh belum memberikan penjelasakan untuk apa saja kegunaan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,7 triliun yang sudah disepakati itu. DPRA sudah beberapa kali meminta namun juga belum diberikan.

Nurlif menyatakan, masalah dana penangganan Covid-19, Partai Golkar mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan Pamerintah Aceh. Tetapi, sambung, harus diperjelas berapa sesungguhnya kebutuhan dana untuk Covid-19 di Aceh.

“Kebutuhan itu diambil dari pos anggaran mana saja. Apakah melalui proses refocusing atau realokasi. Kemudian, perlu diberikan penjelasan juga kepada DPRA, meskipun dana itu sudah diajukan ke Kemendagri,” ujar Nurlif.

Nurlif menyatakan DPRA selaku lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi. DPRA sebagai partner Pemerintah Aceh, kata Nurlif, perlu diberi penjelasan. Sehingga DPRA bisa membantu dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah.

“Kami dari Partai Golkar sudah mengirim surat melalui fraksi kepada Ketua DPRA dan Plt Gubernur Aceh. Kita minta penjelasan berapa APBA 2020 yang sudah digunakan untuk penanganan covid dan berapa yang belum digunakan,” ungkap dia.

Ia juga menyarankan Pemerintah Aceh agar secara berkala memberikan penjelasan kepada DPRA tentang realisasi dan realokasi penggunaan dana untuk Covid-19. Seperti dana itu digunakan untuk apa saja dan berapa kebutuhan yang diperlukan.