kabargolkar.com, BONTANG - Pilkada 2020 yang digelar serentak dipastikan diundur. Usai Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu ini mengatur penundaan Pemilihan dari September menjadi Desember.

Di Kota Bontang, Kalimantan Timur, nama-nama yang mencuat pada bursa bacalon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bakal Calon Wawali sudah melewati proses penjaringan di partai politik. Bahkan nama-nama mereka telah sampai di meja DPP masing-masing partai.

Misalnya partai Golkar, yang telah menjaring 8 nama bacalon wakil walikota untuk disandingkan dengan ketua DPD Bontang, Neni Moerniaeni.

Semua nama tersebut telah disampaikan ke DPP Partai Golkar. Saat ini pengurus Golkar Bontang tinggal menunggu rekomendasi DPP, soal siapa nama yang diusung pada Pilkada Bontang.

Ketua Harian Golkar Bontang, Arham saat ditanya apakah penundaan Pilkada 2020 bisa mengubah skema politik pengusungan bacalon Pilkada yang telah berjalan.

Dia mengatakan tak ada yang mutlak dalam politik. Semua terus berdinamika sampai titik akhir penetapan bacalon di KPU. "Semuanya (berkas pendaftaran) sudah di pusat. Kami ini tinggal tunggu instruksi DPP," katanya.

Saat dikejar pertanyaan apakah penundaan Pilkada bisa menggulang proses tahapan partai sebelumnya, meski tak secara tegas Arham menyebut kemungkinan itu bisa terjadi.

"Bahasa mundur ( Pilkada 2020 ) September dan Desember, kita menunggu petunjuk partai. Apakah tahapan masih berlaku atau tidak. Kalau berlaku tak perlu mengulang. Kalau perintahnya lain, ya, diulang," ungkapnya.