kabargolkar.com, DENPASAR - DPD Partai Golkar Bali menggelar webinar bertema "Pemajuan dan Penguatan Desa Adat". Mengangkat isu regulasi, kelembagaan dan dukungan keuangan. Webinar ini menghasilkan rekomendasi ke Gubernur dan DPRD Bali. Hasil tersebut disampaikan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali,I Nyoman Sugawa Korry, Senin (15/2), di Denpasar.

"Ya, ada beberapa hal direkomendasikan,oleh tim perumus hasil Webinar "Pemajuan dan Penguatan Desa Adat" DPD Partai Golkar Provinsi Bali," jelasnya.

Seperti, keinginan besar warga masyarakat Bali,menjadikan Desa adat sebagai benteng terdepan adat,agama dan budaya di Bali adalah sebuah keniscayaan. "Guna mengwujudkan keinginan dan harapan yang luhur tersebut,maka penguatan dan pemajuan Desa adat suatu hal yang wajib dilaksanakan bersama," katanya.

Kemudian guna mewujudkan kondisi yang lebih baik, terkait desa adat,baik ditinjau dari segi regulasi,kelembagaan dan dukungan anggaran harus kita tindak lanjuti secara terarah,terencana dan berkesinambungan,sejalan dengan tuntunan dan perkembangan lingkungan strategis.

"Partai Golkar melalui doktrin karya dan kekaryaan,selalu mengajarkan kepada seluruh lapisan kader untuk bertindak cepat untuk rakyat,melalui karya nyata dan dengan memberi solusi," ujarnya.

Maka, bertitik tolak dari hal tersebut direkomendasikan kepada Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali,sesuai dengan kewenanganya guna menindak lanjuti hasil dan rumusan Webinar seperti,Revisi peraturan daerah nombor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali,mengingat ada hal-hal substantif harus ditindaklanjuti dengan revisi peraturan daerah.

Kemudian, bersamaan dengan revisi peraturan daerah tersebut, disempurnakan juga dengan peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut revisi Perda tersebut.Sembari Dirinya menambahkan, kemudian terhadap berbagai hal yang bersifat kasuistis,diharapkan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku serta dilaksanakan sosialisasi-sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif.