kabargolkar.com, INDRAMAYU - Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar (PG) Jawa Barat, Kusnadi, ditetapkan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu.

Selama tiga bulan sejak ditetapkan pada 8 April 2021, Kusnadi, bersama Plt Sekretaris DPD PG Indramayu, Ahmad Hidayat, ditugasi melaksanakan konsolidasi organisasi.

Penunjukan Kusnadi dan Ahmad Hidayat dikuatkan dengan SK DPD PG Jawa Barat Nomor : SKEP-61/GOLKAR/IV/2021 tentang Penunjukan Plt Ketua dan Sekretaris DPD PG Kabupaten Indramayu masa bakti 2016-2020.

Sosok Kusnadi tidak terlalu asing bagi kader Golkar di Kabupaten Indramayu. Ia sejatinya 'wong dermayu' yang menetap lama di Bandung, sampai sekarang. Saat ini Kusnadi menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Jabar dari Partai Golkar.

Kepada awak media di hari pertama dirinya ngantor di DPD PG Kabupaten Indramayu, Kusnadi menjelaskan bahwa tugas ia selama tiga bulan ke depan harus mampu melaksanakan konsolidasi internal.

Ikut mendampingi Kusnadi,Ketua DPRD sekaligus ketua terpilih hasil Musda X (masih berproses di Mahkamah Partai), Syaefudin, Ketua Fraksi PG DPRD, Muhaemin, Ibnu Risman Syah dan Warli.

Imbas dari kekalahan PG pada Pilkada Desember 2020 lalu, kata dia, terjadi status quo kepengurusan DPD PG Kabupaten Indramayu.Kondisi itu bahkan sampai pada tingkat persidangan di Mahkamah Partai.

"Jadi tugas saya adalah selama tiga bulan ke depan harus bisa melaksanakan konsolidasi pengurus dan pembenahan organisasi agar Golkar di Indramayu hidup lagi, tidak vakum seperti sebelumnya," tukas dia, Senin 12 April 2021.

Menanggapi soal adanya faksi atau kelompok di internal DPD PG Indramayu yang berseberangan sejak pelaksanaan Pilkada, Kusnadi enggan berkomentar.

"Semua kader tidak ada yang bermasalah dengan saya.Lagi pula tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Makanya saya butuh dukungan fraksi dan orang-orang tua di Gokar Indramayu," sergah Kusnadi.

Pada bagian lain, Kusnadi juga menjelaskan, sebagai Plt Ketua juga ditugasi melakukan pembenahan organisasi.Salah satunya tentang adanya dualisme Pengurus Kecamatan (PK) PG buntut dari kisruh di tubuh DPD PG Indramayu.

"PK itu tidak boleh diberhentikan dan Golkar juga tidak mengenal ada Plt PK. Itu diatur dalam Juklak nomor 2 tahun 2020 Bab 14 Aturan Peralihan Pasal 151. Intinya daerah itu tidak bisa mengganti PK kecuali memperpanjang SK PK itu sendiri," tegas dia.

Dalam perkembangan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin, menyampaikan harapan besar agar konsolidasi DPD PG segera terwujud.

Menyoal status quo kepengurusan selama beberapa bulan terakhir, kata dia, merupakan dinamika yang tidak bisa dihindari. "Dinamika organisasi saja, itu hal biasa. Yang penting sekarang seluruh pengurus dan kader harus bersatu kembali untuk agenda politik ke depan," ujar dia.