Golkar NTT Umumkan 1.700 Kader Potensial Untuk Ikuti Kontestasi Pileg 2024

Kabargolkar.com - Partai Golkar NTT ( DPD 1 Golkar NTT) terus membuat inovasi, terobosan dan pendidikan politik dalam memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya Provinsi NTT.

Meski pesta demokrasi secara serentak masih menyisakan waktu 3 tahun, mesin Partai Golkar di NTT telah mengambil ancang-ancang untuk menyongsong dan memenangkannya.

Partai Golkar NTT, dibawah nahkoda Emanuel Melkiades Laka Lena telah menyiapkan kader dan menyodorkan untuk dinilai publik, masyarakat NTT.

Melansir Tribunnews.com, Kamis (1/7/2021), setelah sebelumnya, mengumumkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota Kupang serta Bupati dan wakil bupati se NTT pada Rabu 5 Mei 2021, kini DPD I Partai Golkar NTT kembali merilis dan mengumumkan 1.700 kader potensial yang akan bertarung pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang.

Mereka akan bertarung untuk kursi DPR RI, DPRD NTT dan DPRD Kabupaten Kota.

Ketua DPD 1 Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan para calon Legislatif dari Partai Golkar itu telah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

"Nama nama yang sudah diputuskan untuk DPR RI, DPRD 1, DPRD 2 dan calon kepala daerah Ini sudah di-acc dan disetujui DPP Partai Golkar," ujar Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rapat yang berlangsung virtual, Kamis 1 Juli 2021 sore.

Melki Laka Lena - demikian Ketua DPD I Golkar NTT itu disapa-, menyebut bahwa proses penjaringan tersebut merupakan proses kolektif Partai Golkar NTT sehingga semua pihak bertanggung jawab atas proses itu.

"Ini proses kita bersama, bukan milik perorang, tapi milik kita bersama sehingga semua orang bertanggung jawab atas keputusan ini," ujar Melki Laka Lena.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menyebut bahwa, Partai Golkar NTT akan mulai menerapkan mekanisme promosi degradasi bagi seluruh kader baik calon legislatif, calon kepala daerah maupun pengurus hingga tingkatan terbawah.

Partai Golkar NTT, jelas Melki Laka Lena, telah mendesain tujuh program yang harus dipilih oleh para calon legislatif maupun calon kepala daerah untuk dikombinasikan dengan program pribadi. Setiap calon Legislatif atau calon kepala daerah wajib memilih minimal satu program untuk dilaksanakan.