Golkar Bali Rangkul Eksportir Buah, Minta Pemprov Pangkas Birokrasi

Kabargolkar.com - DPD 1 Golkar Bali memberikan perhatian lebih pada sektor perkebunan Bali. Sayangnya, permasalahan birokrasi menjadi kendala bagi para petani. Dari webinar yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan dan Pembina Partai Golkar (BP3PG)  Pelatihan Registrasi Perkebunan Buah Ekspor Petani Bali (manggis, salak dan buah naga) kemarin (30/7) Partai Golkar menyatakan komitmen membentuk tim instruktur bekerja sama dengan eksportir buah anggota pengurus badan pembinaan dan pemberdayaan petani.

"Kami akan bentuk tim instruktur bekerja sama dengan eksportir buah anggota pengurus  Badan Pembinaan dan Pemberdayaan petani Golkar Bali," ucap Ketua DPD 1 Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry diwawancarai usai kegiatan.

Sugawa Korry mengatakan dalam rangka membentuk keseimbangan baru struktur ekonomi  pada sektor pertanian, maka harus didorong lebih maju salah satu produk petani punya nilai lebih dan tambah sehingga bisa diekspor. Sayangnya kendala salah satunya harus registrasi kelompok itu sehingga Golkar Bali akan melatih dan membina para petani.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali dinilai harus menyederhanakan proses administrasi untuk eksportir ini. "Ternyata muncul kendala terlalu rumit kami mohon pemerintah menyederhanakan proses administrasi kemudian kami juga akan terus berusaha melakukan pendidikan virtual ini. Salah satunya paham kualitas menjaga ketahanan pangan oleh demikian petani tak bisa dibuatkan sendiri harus dibantu oleh Golkar di dalamnya," ujarnya.

Imbuhnya, Golkar Bali akan mendorong agar masyarakat mencintai dan menyejahterakan para petani. Jika petani hidup sejahtera, maka kondisi itu akan mendorong produktivitas sekaligus kualitas hasil pertanian. Secara otomatis juga akan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian termasuk tingkat ekspor.

Sementara itu, Ketua BP3PG, Jro Putu Tesan menyatakan awalnya kelompok perkebunan ini harus registrasi sejak 2005. Kelompok mendapatkan bantuan bibit manggis diregistrasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebelum registrasi dapat sekolah lapangan. Terkena pandemi setelah 2020 tidak ada program tersebut. Selain itu ada juga kelompok yang habis masa waktunya. "Sehingga untuk registrasi lagi seperti mengawal registrasi itu keluar untuk perorangan diajukan per kelompok," jelasnya.