Kabargolkar.com - Fraksi Golkar DPRD Bangli mempertanyakan ketersediaan anggaran untuk meng-cover aspirasi masyarakat yang terserap melalui reses DPRD Bangli.

Hal tersebut disampaikan Fraksi Golkar pada rapat Paripurna DPRD Bangli yang membahas Ranperda RAPBD 2022 dengan agenda pembacaan pemandangan umum fraksi, Selasa (28/9).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dihadiri Bupati Sang Nyoman Sedana Arta. Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya dibacakan I Nengah Darsana mempertanyakan anggaran untuk memenuhi aspirasi yang diserap DPRD Bangli. Kata Darsana sebagai tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan kostitusi DPRD mempunyai hak dan kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat (reses). Hasil reses menerima berbagai aspirasi beragam dari seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan, aspirasi bisa saja berbentuk urusan sosial, keagamaan, olahraga, adat istiadat dan budaya, infrastruktur dan peningkatan SDM masyarakat.

"Kami Fraksi Golkar mempertanyakan apakah pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk memenuhi aspirasi yang diserap dewan, walaupun tidak seluruhnya supaya kegiatan reses DPRD yang sudah memakai anggaran daerah tidak mubazir dan cenderung hanya formalitas saja,” ucap politisi asal Desa Landih, Kecamatan Bangli ini.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Restorasi Hati Nurani, lewat pembicara I Wayan Nekayasa berharap kepada pihak eksekutif dalam hal ini TAPD dan masing-masing OPD agar lebih serius dan berkomitmen untuk  menindaklajuti aspirasi yang ada di masyarakat baik yang diterima oleh DPRD saat lakukan reses  atau hasil musrenbang yang telah dilakukan eksekutif.

Sementara Fraksi PDIP melalui pembicara Nengah Dwi Madya Yani menyinggung soal penempatan pejabat. Fraksi PDIP berharap dalam penetapan pejabat agar sesuai dengan keahlian secara profesional sehingga  SDM yang ditempatkan dapat menunjang program-program pemerintah daerah menuju Bangli Era Baru.

Kemudian Fraksi Demokrat melalui pembicara I Made Krisnawa mengingingkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemkab Bangli. "Belanja pegawai dirancang sebesar Rp 500 miliar agar ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai ASN maupun non ASN terutama untuk guru dan tenaga guru non ASN," ungkapnya. Menurut Fraksi Demokrat pegawai adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan, sehingga sudah patut kesejaheraan mereka ditingkatkan. (nusabali)