Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
James Timisela Tegaskan DPD I Partai Golkar Maluku Masih Dipimpin oleh Ramly Umasugi
  Nyoman Suardhika   17 Mei 2022
Credit Photo / Tribunnews

Kabargolkar.com - Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, James Timisela, menegaskan, kalau DPD I Partai Golkar Maluku masih dipimpin oleh Ramly Umasugi.

Dia mengatakan, tidak ada kudeta di tubuh Partai Golkar Maluku. Karena rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar Maluku, Subhan Pattimahu, adalah inkonstitusional atau illegal. Tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) 4, pasal 29, tentang tata cara pelaksanaan rapat pleno.

“Rapat pleno tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Rapat pleno sesuai Juklak 4, pasal 29, ayat 1, menerangkan, bahwa rapat pleno harus dipimpin oleh Ketua DPD dan dihadiri seluruh pengurus daerah, serta ketua bidang, badan dan lembaga. Itu artinya, rapat pleno dikatakah sah, jika dipimpin oleh ketua. Jadi pleno yang dipimpin Subhan Pattimahu dengan yang lainnya, secara internal DPD, ketua dan saya sebagai sekretaris, tidak mengetahui. Itu artinya inkonstitusional atau illegal,” tegas Timisela seperti yang kami lansir dari laman beritakotaamabon.id, Senin (16/5).

Memang, terangnya, rapat pleno bisa dilakukan tanpa ketua, jika sedang berhalangan. Sehingga pleno dapat dipimpin oleh wakil ketua, sekretaris atau bendahara, yang ditugaskan oleh ketua. 

Namun Ketua DPD I Golkar Maluku, akui Timisela, tidak pernah memberikan kewenangan kepada Subhan Pattimahu untuk memimpin atau melakukan rapat pleno. “Jadi apa yang mereka lakukan, saya sebagai sekretaris juga tidak tahu. Jadi soal dia legitimasi atau tidak, semua orang dapat memahami aturan partai, bahwa apa yang dilakukan itu illegal atau inkonstitusional,” jelasnya.

Untuk itu, tiga poin yang dihasilkan oleh rapat pleno yang dipimpin Subhan Pattimahu juga tidak sah. Apalagi sampai mengkudeta Ramly Umasugi sebagai ketua DPD Partai Golkar Maluku dan menujuk Dominggus Ayal sebagai Plh Ketua.

“Jadi apapun yang diputuskan dalam pleno yang inkonstitusional, itu artinya dia juga inkonstitusional. Kalau forumnya konstitusional, baru hasilnya bisa diterima. Kalau tidak, itu ibarat buang garam di air laut,” ujarnya.

Terhadap pleno itu, lanjut Timisela, DPD I Partai Golkar Maluku telah melaporkan ke DPP Golkar. Tapi berdesarkan kewengan DPD I, telah melakukan rapat pengurus harian terbatas, guna membahas apa yang dilakukan Subhan Pattimahu bersama kroni-kroninya.

Selanjutnya DPD juga telah membentuk tim investigasi, untuk melakukan investigasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Subhan Pattimahu bersama rekan-rekannya.

”Jadi kita dudukan aturan, agar berdasarkan PO 15 tentang penegakan disiplin. Maka mereka akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada di Partai Golkar. Soal pecat dari keanggotaan, itu bukan domain DPD, tapi DPP. Namun DPD kalau dengan tim yang dibentuk melakukan investigasi, itu ada langkah-langkah yang bisa diambil DPD dan disampaikan ke DPP. Mereka bisa dinonaktifkan sebagai pengurus. Itu bisa dilakukan oleh DPD,” pungkasnya.

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.