Kabargolkar.com - Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar menggelar pertemuan untuk membahas Pilkada dan Pilpres 2024.
Ketua DPW PAN Eko Patrio mengatakan pertemuan antara tiga partai tersebut merupakan arah dari Ketua umum dari masing-masing partai.
"KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dari DKI jakarta melengkapi pernyataan ketum kami masing-masing, DKI Jakarta menyikapi pertemuan para ketua kami," ujar Eko ditemui di Kantor DPW PAN, Cipinang Jakarta Timur, Senin 30 Mei 2022.
Eko mengatakan ada tidak ada hal khusus yang dibahas dari pertemuan tiga partai tersebut, hanya menjalankan perintah dah keputusan dari ketua umum.
"Nah apa sih yang diobrolin hari ini, tentunya adalah pertama menebalkan keputusan yang sudah dilakukan oleh ketua umum kami masing-masing," ujarnya.
"Yang kedua adalah program atau kaitan dengan keinginan dari ketum kami tentunya sudah kami obrolkan bagaimana caranya ini adalah koalisi wadah untuk memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat Jakarta," tambahnya.
Dalam koalisi ini, Eko mengatakan tiga partai yang gabung tidak keberatan adanya partai lain yang ikut gabung, asalkan dengan syarat dapat memberikan kontribusi untuk Masyarakat Jakarta.
"Para pemimpin-pemimpin di negara ini atau pemimpin yang ingin memimpin Jakarta kami persilahkan juga untuk gabung ke kami tapi dengan syarat memberikan kontribusi baik untuk masyarakat Jakarta" ujarnya.
Sementara itu, Ahmad Zaki Iskandar, Ketua DPD DKI Golkar mengatakan pertemuan tiga partai ini membahas Koalisi Indonesia Bersatu untuk tingkat DKI Jakarta .
"Baik, kami dari Golkar DKI Jakarta sesuai dengan arahan ketua umum kita juga sudah melakukan pembicaraan awal, Jadi pertemuan ini adalah pembicaraan awal terkait KIB di tingkat provinsi DKI Jakarta. " ujarnya.
"Dan dari pembicaraan ini banyak juga baik itu masukan-masukan kepada DPP kita termasuk juga kesepakatan kita nanti untuk bersama-sama bagaimana DKI Jakarta ke depan." tambahnya.
Salah satu pembahasan tiga partai tersebut, Zaki mengatakan, adalah pembahasan mengenai RUU jika nanti Jakarta bukan lagi Ibu Kota. "Salah satunya adalah misalkan ruu pembahasan provinsi Jakarta setelah bukan lagi daerah khusus ibu kota. Itu salah satunya," ujarnya.