kabargolkar.com - Partai Golkar Kota Blitar tak merisaukan polemik sistem pemilu proposional tertutup dan terbuka yang masih menjadi pro kontra.

“Tidak masalah dengan sistem tertutup maupun terbuka, kita punya resep sendiri dan hanya diketahui internal partai bagaimana caranya kita akan meraih posisi kedua di Pemilu Kota Blitar 2024 mendatang,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Kota Blitar Moh Hardi Husodo.

Hardi menyampaikan hal itu saat mendampingi ketua DPP Partai Golkar Jawa Timur M Sarmuji bertemu dengan kader Partai Golkar di salah satu rumah makan di Kota Blitar, Sabtu (10/6/23).

Pria yang akrab disapa Dodok berharap dengan raihan posisi runner up Partai Golkar akan memiliki kursi yang memadai di parlemen.

Sehingga Partai Golkar Kota Blitar akan mempunyai calon pemimpin daerah Kota Blitar sendiri. Apalagi DPP Partai Golkar Jatim memberikan motivasi kepada kader dan optimis meraup kursi maksimal.

Dodok optimis karena bacaleg Partai Golkar merupakan kader kader yang siap memenangkan partai pada pesta demokrasi 2024 mendatang.

“Mimpi kita mempunyai Walikota dari kader Golkar. Dengan target perolehan minimal 5 kursi di parlemen, mimpi itu akan terwujud,” optimis Dodok.

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan dalam pemilihan umum.

Untuk saat ini, sistem pemilu di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka, hal ini termuat dalam Pasal 168 UU No.7 Tahun 2017.

Sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilihan umum yang hanya memungkinkan masyarakat memilih partai politiknya saja, bukan calon wakil rakyat secara langsung.