MKGR Jatim Lebarkan Sayap Menangkan Golkar di 2024
Oleh Irman · · Kabar Daerah
Kabargolkar.com - Ketua DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jawa Timur, Dr Kodrat Sunyoto melantik pengurus organisasi jajaran MKGR Provinsi Jawa Timur. Ada empat organisasi jajaran di MKGR Jatim yang dilantik di Hotel Sheraton, Sabtu (15/7) kemarin.
Keempatnya yakni DPD Gema (Generasi Muda) MKGR Jatim yang diketuai oleh Arif Fatoni, SH., yang juga menjabat Ketua Golkar Kota Surabaya dan Ketua FPG DPRD Surabaya.
Kemudian, Satuan Komando Garda Nasional (Garnas) yang diketuai oleh Adam Rusydi, S.Pd., (Anggota DPRD Jatim); DPD GP (Gerakan Perempuan) Ormas MKGR Jawa Timur yang diketuai oleh Handayani Nurhidayati, SE., dan Polmas (Pelopor Masyarakat) yang diketuai oleh Agung Prasojo anggota DPRD Surabaya.
Sebelumnya, Sekretaris MKGR Jatim, Zaenal Arifin membacakan surat keputusan pelantikan pengurus baru 4 organisasi jajaran MKGR Jatim dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan dilaksanakan oleh Kodrat Sunyoto.
Dalam sambutannya, Kodrat Sunyoto menyampaikan terimakasih atas hadirnya Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir dalam pelantikan pengurus 4 organisasi jajaran MKGR Jatim periode 2023-2028 tersebut. Menurutnya, Pelantikan organisasi jajaran ini merupakan bagian dari starting menuju Pemilu 2024.
“Pelantikan organisasi jajaran ini adalah hal rutin dan biasa dalam organisasi MKGR , organisasi jajaran memang menjadi bagian dari Ormas MKGR yang dibentuk untuk pengembangan pengabdian organisasi,” jelas Kodrat.
Sebagai ormas yang terafiliasi dengan Partai Golkar, lanjut Kodrat, MKGR berperan penting menjadi bagian pesta demokrasi tahun 2024. Tentunya MKGR mempunyai konsekwensi untuk ikut serta dan aktif memenangkan Partai Golkar.
“Karenanya pelantikan ini adalah bagian aktif dari upaya menggerakkan roda organisasi disemua lini lapisan masyarakat guna mensuport kemenangan Partai Golkar,” sebut anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini.
Selama 5 tahun berjalan ini, menurut Kodrat, masih ada segmen masyarakat yang belum tergarap secara optimal oleh pemerintah. Contohnya, Lapangan kerja yang belum optimal, Peranan perempuan yang masih belum dalam kesetaraan khususnya dibidang politik, Hukum yang masih nampak belum berkeadilan (tebang pilih).