TB. Ace Hasan Syadzily: Golkar Jawa Barat Perkuat Konsolidasi, Optimalkan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

Bandung  – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan pentingnya soliditas Partai Golkar serta efisiensi anggaran yang tepat sasaran guna memastikan keberlanjutan program pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik terutama di Jawa Barat. Hal ini ia sampaikan dalam acara buka puasa bersama DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Jl. Maskumambang Kota Bandung, Sabtu (2/3).

 

Dalam sambutannya, Tubagus Ace Hasan Syadzily atau biasa disapa Kang Ace  menyampaikan apresiasi atas capaian Partai Golkar dalam Pemilu 2024, dimana partai tersebut berhasil meningkatkan jumlah kursi legislatif di berbagai tingkatan.

 

“Alhamdulillah, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, Partai Golkar memperoleh dukungan yang signifikan. Bahkan, di sembilan kabupaten/kota kita berhasil meraih kemenangan sehingga bisa menempatkan posisi ketua DPRD di wilayah itu. Di tingkat provinsi, kursi Golkar meningkat dari 16 kursi menjadi 19 kursi. Ini harus kita pertahankan dan tingkatkan ke depan,” ungkap Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tersebut.

 

Ditegaskan Kang Ace, menjelang Pilkada 2024 lalu seluruh kader dan pengurus Partai Golkar harus bersiap sejak dini. Ia juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan ulang di Kabupaten Tasikmalaya, yang menurutnya merupakan peluang bagi Partai Golkar untuk bisa kembali menambah kemenangan.

 

“Saya sudah perintahkan untuk melakukan konsolidasi hingga tingkat desa dan RT agar kita bisa memenangkan pasangan yang kita dukung. Golkar harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya saat pemilu, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial yang membawa manfaat luas,” katanya.

 

Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Ace Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar anggaran daerah, baik APBD provinsi maupun kabupaten/kota, tidak digunakan untuk membiayai program nasional yang sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah daerah harus memprioritaskan rehabilitasi sekolah dan peningkatan fasilitas publik.