“Kami ingin melakukan visitasi untuk memastikan venue. Kalau tidak layak, kami akan pindahkan. Kami akan putuskan nomor yang dipertandingkan dan cabang olahraga pada bulan Oktober ini,” kata Suwarno.

Ia menjelaskan, tim visitasi terdiri atas pengurus KONI Pusat yang membidangi prestasi bersama para technical delegate dari masing-masing cabang olahraga. Para technical delegate memiliki tanggung jawab teknis penyelenggaraan pertandingan, termasuk penyiapan panitia pertandingan, wasit, juri, hakim lapangan, hingga tenaga medis.

Dalam proses tersebut, pengurus cabang olahraga di tingkat provinsi dan KONI daerah akan mendukung penyiapan venue, peralatan pertandingan, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya.

Dengan mekanisme itu, penilaian tidak hanya berfokus pada ketersediaan arena, tetapi juga pada pemenuhan standar teknis yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pertandingan.

Dua Tanggung Jawab NTT

Suwarno juga mengingatkan bahwa NTT memiliki dua tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan PON 2028. Pertama, menyiapkan kontingen atlet yang mampu berkompetisi dan meraih prestasi. Kedua, memastikan seluruh aspek penyelenggaraan sebagai tuan rumah berjalan sesuai ketentuan.

“Kami ingin mengingatkan kembali PON bagi NTT. Tugas pertama adalah menyiapkan kontingen. Kalau prestasi atletnya kurang bagus, ya KONI-nya yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Adapun tanggung jawab penyelenggaraan sebagai tuan rumah berada pada pemerintah daerah, dengan Gubernur NTT sebagai penanggung jawab utama di tingkat provinsi.

Setelah proses visitasi dan penetapan lokasi serta cabang olahraga, KONI Pusat akan membentuk Panitia Besar PON NTT sebagai pelaksana kegiatan. Pemerintah daerah pun diminta menyiapkan struktur organisasi penyelenggara agar proses penetapan dan pelantikan dapat dilakukan sesuai tahapan.

KONI Pusat, kata Suwarno, siap memberikan pendampingan kepada jajaran penyelenggara, termasuk melalui bimbingan teknis sesuai bidang tugas masing-masing.

PON sebagai Momentum Pemerataan Pembangunan

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, yang juga Ketua Umum KONI NTT, menyatakan pemerintah provinsi bersama KONI dan pemerintah kabupaten/kota siap mempersiapkan penyelenggaraan PON 2028.

Menurut Gubernur Melki, peninjauan venue yang berlangsung tepat dua bulan setelah gempa Flores pada 15 Agustus 2026 menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa NTT terus melanjutkan pemulihan sekaligus mempersiapkan agenda nasional.

“Dua bulan setelah gempa Flores, NTT siap menyelenggarakan PON,” kata Gubernur Melki.

Ia meminta tim visitasi menyampaikan hasil penilaian secara terbuka, termasuk apabila ditemukan kekurangan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah.

“Kalau ada yang belum memenuhi standar, sampaikan apa adanya agar segera kita perbaiki,” ujarnya.

Gubernur Melki juga berharap penyelenggaraan PON tidak hanya terpusat di Kota Kupang. Sejumlah daerah lain, termasuk Sumba dan Flores, diharapkan dapat mengambil bagian sesuai kesiapan venue dan kebutuhan pertandingan.

Menurut dia, penyelenggaraan PON di berbagai daerah berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal, mendorong pemerataan pembangunan, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam agenda olahraga nasional.

Persiapan itu, lanjut Gubernur Melki, tidak hanya mencakup arena pertandingan, tetapi juga infrastruktur pendukung, transportasi, kesehatan, keamanan, serta pembinaan atlet. Pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan diaspora NTT juga diharapkan ikut berkontribusi.

“PON 2028 memiliki dua tanggung jawab besar bagi kita, yakni menjadi tuan rumah yang baik dan mempersiapkan kontingen atlet NTT agar mampu berprestasi,” katanya.

Bagi Sumba Barat, visitasi Gelora Pada Eweta menjadi tahapan penting dalam mengukur kesiapan daerah menyambut pesta olahraga nasional tersebut. Di sisi lain, agenda ini juga menghadirkan harapan bagi olahraga berkuda pacu di