Ketum Bahlil Targetkan Golkar Kembali Rebut Kursi DPR RI dari Dapil Maluku

Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menargetkan kebangkitan Partai Golkar di Provinsi Maluku. Salah satu sasaran utama yang ingin diwujudkan adalah mengembalikan keterwakilan partai berlambang pohon beringin tersebut di DPR RI melalui daerah pemilihan (Dapil) Maluku pada Pemilu 2029.

Target politik itu disampaikan Bahlil dalam pidatonya pada acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Ia meminta Ketua DPD Golkar Maluku, Umar Lessy, beserta seluruh jajaran pengurus menjadikan momentum pelantikan sebagai awal untuk membangun kembali kekuatan dan kejayaan Golkar di daerah tersebut.

Bahlil menegaskan, Golkar harus memiliki target politik yang lebih besar dan tidak sekadar berpuas diri dengan capaian yang telah diraih. Untuk mewujudkannya, diperlukan konsolidasi organisasi yang solid, penguatan kaderisasi, serta strategi politik yang terarah dan berkelanjutan.

”Saya tidak ingin sebagai ketua umum partai di DPP, tanah kelahirannya sendiri tidak memiliki perwakilan untuk DPR RI,” tegasnya.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk terlibat langsung dalam upaya membesarkan kembali Golkar di Maluku. Menurutnya, seluruh kader harus bekerja dengan penuh kesungguhan dan totalitas agar target mengembalikan kejayaan partai dapat tercapai.

Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan bahwa kemenangan dalam kontestasi politik tidak mungkin diperoleh hanya dengan mengandalkan kegiatan seremonial. Golkar harus memperkuat mesin partai hingga ke tingkat desa sekaligus membangun kedekatan dan komunikasi yang intensif dengan masyarakat.

Ia memaparkan, proses konsolidasi organisasi Partai Golkar saat ini telah berjalan di seluruh 38 provinsi. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) telah mencapai sekitar 90 persen dari total 514 daerah. Adapun konsolidasi di tingkat kecamatan sudah berada di kisaran 60 persen.

Bahlil menargetkan seluruh tahapan konsolidasi organisasi dapat dituntaskan hingga tingkat desa pada Desember 2026. Dengan demikian, struktur partai di seluruh tingkatan diharapkan semakin kuat dan siap menghadapi agenda politik mendatang.