Menperin Agus Gumiwang Inisiasi Pemberian Sertifikasi TKDN Gratis Bagi IKM

Lebih lanjut, produk impor yang ada di dalam aplikasi e-katalog pemerintah akan dilakukan pembekuan penayangan (freezing) jika produk tersebut sudah diproduksi di dalam negeri dan memiliki TKDN 40 persen. “Kami sudah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan mereka sudah setuju,” ungkap Nilawati.

Dengan begitu, kementerian/lembaga maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan lagi menggunakan produk impor, melainkan memanfaatkan produk-produk buatan industri dalam negeri. “Tahun ini, Kemenperin mencatatkan sejarah baru, yaitu penerimaan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk melakukan program sertifikasi TKDN,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Unit Bisnis Strategis Perdagangan Industri dan Kelautan PT. Sucofindo (Persero), Supriyanto menyampaikan, berdasarkan data di Pusat P3DN Kemenperin, dalam dua tahun terakhir ini terjadi kenaikan signifikan perusahaan yang melakukan sertifikasi untuk produknya. “Hingga akhir Agustus 2021, sudah terdapat 8.053 produk dalam negeri dengan nilai TKDN di atas 40 persen dan 5.959 produk dalam negeri dengan nilai TKDN antara 25-40 persen,” sebutnya.

Sertifikasi TKDN dilakukan dengan mendaftar ke dua lembaga surveyor independen yang telah ditunjuk Kemenperin, yaitu PT. Sucofindo (Persero) dan PT. Surveyor Indonesia (Persero). Pelaku UMKM, IKM, maupun industri besar dapat menghubungi Sucofindo, khususnya Unit Bisnis Strategis Perdagangan Industri dan Kelautan, Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4 Jakarta Selatan Telp. 021 - 7983666 ext 1419, maupun ke perwakilan cabang-cabang Sucofindo yang ada di daerah.

Perusahaan perlu menyiapkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha Industri (IUI) yang masih berlaku atau pengajuan IUI melalui Online Single Submission (OSS) di BKPM yang sudah berlaku efektif untuk tahap pengajuan.

Selanjutnya, lembaga surveyor akan melakukan site visit atau kunjungan pabrik untuk melihat fasilitas produksi yang digunakan dan menghitung porsi lokal dan impor dari bahan baku atau material yang digunakan, tenaga kerja (langsung dan tidak langsung), dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).

“Kami mengajak kepada para produsen untuk mengisi kuota tahun ini. Ayo, ambil kesempatan sertifikasi gratis ini dan manfaatkan programnya,” ajak Supriyanto.*