Dorong Sertifikasi TKDN, Menperin Agus Gumiwang: Kini Lebih Cepat, Akuntabel, dan Transparan

“Kami ucapkan selamat, kepada lima LVI yang telah kami tunjuk. Diharapkan dapat menjaga baik amanah ini, karena kami tidak akan segan untuk menindak LVI yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya. Jika ada pelanggaran, langsung laporkan kepada kami. Oleh karena itu, mari bersama kita mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri ini secara lebih optimal,” tegasnya.

Untuk mendapatkan sertifikat TKDN, pengusaha industri dapat memulai dengan cara mendaftarkan perusahaannya ke website Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Setelah mendapatkan akun SIINas, barulah proses pendaftaran sertifikasi TKDN dapat dimulai. Perusahaan dapat mulai mengunggah dokumen persyaratan serta memilih lembaga verifikasi independen yang diinginkan untuk melakukan penghitungan besaran nilai TKDN.

Setelah berkas lengkap dalam SIINas, perusahaan kemudian bisa melakukan penghitungan mandiri/self assesment besaran nilai TKDN dengan pendampingan dari LVI. Hasil dari penghitungan mandiri tersebut kemudian diverifikasi besarannya oleh tim dari LVI melalui kunjungan langsung ke lapangan.

Jika sudah, hasil dari verifikasi lapangan tersebut kemudian direviu dan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian dokumennya oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Bila sudah sesuai, maka sertifikat TKDN dapat diterbitkan dan ditandasahkan oleh Kepala Pusat P3DN.

Terkait digitalisasi sertifikasi TKDN, Ketua I Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia Erwin Hermanto menyebutkan bahwa hal ini akan meningkatkan kepercayaan perusahaan industri alat Kesehatan dalam negeri kepada pemerintahan. Bagi anggota ASPAKI, adanya digitalisasi ini membawa keterbukaan informasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan terhadap proses sertifikasi TKDN secara realtime. “Harapan kami, digitalisasi ini dapat dijadikan gerbang pembuka untuk berbagai terobosan lainnya terkait penggunaan produk dalam negeri,” tuturnya.