Menteri Bahlil: Optimalisasi Tata Kelola Sektor ESDM Guna Pastikan Manfaat Langsung bagi Masyarakat

Sementara itu, pada subsektor mineral dan batubara (minerba), Bahlil menegaskan pemerintah akan menindak tegas pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, termasuk yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada negara. Pengelolaan minerba diarahkan agar memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara dan pembangunan daerah.

"Jadi kalau ditata baik, pendapatan negara baik, bisa dapat penghasilan, maka uang itu juga bisa dipakai untuk pembangunan daerah. Bisa untuk makanan bergizi, bisa untuk kesehatan, bisa untuk pendidikan, bisa untuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan ke depan akan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Negara hadir untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai kaidah yang berlaku, termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar dan upaya pelestarian lingkungan, sehingga masyarakat di wilayah tambang memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan.