Kabargolkar.com - Pendaftaran calon legislatif partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta disambut meriah dan antusias para bakal caleg partai. Mereka ramai-ramai mendatangi KPU Pusat dengan berbagai atribut menarik khas partai pengusung. 

Namun di tengah euforia pendaftaran caleg, KPU ternyata mendapat kritikan terkait keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024. Setelah sebelumnya keterwakilan perempuan diijinkan ada di bawah 30 persen. Kini KPU memastikan pileg kali ini keterwakilan perempuan wajib memenuhi kuota 30 persen. 

Memenuhi kuota 30 persen Bakal caleg perempuan bukanlah hal mudah. Adalah realita tak sedikit partai yang kesulitan memenuhi kuota tersebut. Minat berkecimpung dalam dunia politik adalah salah satu sebab partai kesulitan mendapat bakal calon Legislatif perempuan yang didaftarkan. 

Tak hanya masalah keterwakilan perempuan bacaleg dari golongan kaum muda juga menjadi pekerjaan rumah partai. Benarkah demi memenuhi kuota tersebut partai rela mengambil acak Bacaleg perempuan? 

Wasekjen DPP Partai Golkar, Lindsey Afsari dibutuhkan pendidikan untuk perempuan agar tidak antipati terhadap politik. 

“Sehingga ketika bukan hanya cabutan yang penting 30 persen tercapai. Cari artis misalnya, artis dalam artian bukan berarti artis juga tidak baik tidak kompeten bukan ya, tapi jangan akhirnya menjadi pelengkap. Karena tujuan kita Tujuan kita 30 persen bukan hanya di pencalonan. 30 persen ini kita harus aleg, harus jadi anggota DPR yang akan memperjuangkan kemudian kebijakan-kebijakan perempuan,” tutur Lindsey.