kabargolkar.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan agar kebutuhan tambahan untuk penyelenggaraan pemilu diambil dari APBD. Dia menugaskan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar mengecek 270 Pemda yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 dan memastikan anggaran pemilu setiap daerah mencukupi.

Dalam laporan dari 270 pemda yang pada Desember 2020 akan menyelenggarakan Pilkada, 129 pemda telah melaporkan dan 72 pemda diantaranya telah menyampaikan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran pemilu untuk KPU dan Bawaslu. Sedangkan 57 pemda menyatakan mampu membiayainya dengan APBD mereka. 141 pemda belum melaporkan terkait kesanggupan pembiayaan tambahan pilkada ini.

Kementerian Dalam Negeri merujuk kepada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan Pemda tetap harus memenuhi kebutuhan tambahan anggaran pemilu yang diminta oleh penyelenggara pemilu yang diakibatkan wabah covid19.

Seperti diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan adanya tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu di tengah wabah dalam menjalankan protokol kesehatan sebesar Rp 2,8 triliun hingga Rp 5,9 triliun. Anggaran tambahan ini untuk pengadaan alat pelindung diri dan logistik lainnya yang dibutuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan.

Tekanan terhadap keuangan daerah APBD dalam penanganan wabah Covid19 sudah dianggap berat dan menyulitkan pemda di Indonesia kini mesti ada tambahan anggaran untuk penyelengaraan pilkada akan semakin menyulitkan keuangan pemda.