dan sudah berlaku sekian lama dan itu merupakan amanat reformasi supaya kepemimpinan negara terjadi regenerasi yang sehat," kata Happy dikutip Tribunnews.com, Kamis (31/5/2018). Dirinya menjelaskan, jika uji materi dikaitkan dengan Jusuf Kalla maju kembali mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019, berseberangan dengan apa yang pernah diucapkan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut. "Kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak JK beliau mengatakan berkali-kali beliau sudah ingin beristirahat. Jadi pernyataan Pak JK itu manusiawi sekali. Dan kemudian itu sangat memberikan aura yang kondusif terhadap UUD 1945 yang sudah diamandemen," katanya. Happy mengingatkan jika ingin mengajukan judicial review soal Pasal 7 UUD 1945, harus untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan individu atau kelompok. Sementara soal dorongan akar rumput Golkar supaya Ketua Umum Airlangga Hartarto maju mendampingi Jokowi di Pilpres 2019, Happy menilai wajar. sumber berita