kabargolkar.com, JAKARTA - Sejumlah daerah akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di bulan Ramadhan dan usai lebaran pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MPR Bambang Soesatyo mengkhawatirkan maraknya politik uang sebagai ajang jor-joran adu kuat kandidat di PSU.

"Potensi pelanggaran terutama politik uang, dikhawatirkan marak menjelang pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah," ucap Bamsoet, sapaannya, Selasa (13/4).

Dia meminta Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya politik uang tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah dan menindak jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mencederai Pilkada.

"Mengingat, semakin kecil lingkup wilayah pemungutan suara, maka semakin tinggi potensi pelanggaran yang terjadi," tuturnya.

Bamsoet juga meminta KPU, KPUD dan Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat TNI-Polri guna memetakan wilayah rawan kerusuhan ataupun rawan pelanggaran, dengan menempatkan anggota Polri dan TNI sebagai upaya dalam menjamin keamanan serta kesuksesan penyelenggaraan PSU.

"Meminta komitmen jajaran Bawaslu di daerah-daerah yang menggelar PSU dan penghitungan suara ulang untuk tidak mengendurkan kewaspadaan, khususnya melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang saat PSU," pinta politikus Golkar itu.

"Diharapkan Bawaslu tidak tebang pilih dalam menindak kandidat tang melanggar peraturan, mengingat pelaksanaan PSU sebagian besar berlangsung saat Ramadhan yang artinya kegiatan keagamaan seperti pembagian zakat rentan ditunggangi kepentingan politik," imbuhnya.